Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mulai melakukan pendataan terhadap siswa calon penerima seragam gratis yang tersebar di 369 SMA dan SMK se-Bumi Anoa itu.
Plt Kepala Dikbud Sultra Aris Badara saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan proses pendataan dan verifikasi sedang berlangsung untuk memastikan bantuan seragam diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Saat ini kami sedang identifikasi para siswa yang akan menerima program ini. Cukup berat dan rumit karena kita akan memberikan kepada siswa yang benar-benar berhak mendapatkannya,” katanya.
Aris menyebutkan puluhan ribu siswa akan menerima seragam yang disesuaikan dengan ukuran tubuh masing-masing, dan pihaknya menjamin kelayakan seragam tersebut sebelum dibagikan.
“Sampai saat ini tim kami masih terus melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima seragam gratis ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahun ini Pemprov Sultra menargetkan seluruh siswa yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan seragam tersebut, meskipun prioritas tetap diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Program bantuan seragam gratis ini merupakan bagian dari program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang dikenal dengan nama “Penggaris” atau Perlengkapan dan Seragam Sekolah Gratis.
“Kalau untuk anggarannya sementara kami petakan, karena dalam program Penggaris ini ada beberapa item juga selain seragam ini. Untuk data itu nanti kami akan susun dahulu dalam bentuk infografis,” jelasnya.
Ia memastikan skema pelaksanaan program dilakukan melalui pengadaan barang. Dikbud Sultra juga telah melakukan survei terhadap para penyedia agar kualitas seragam sesuai dengan standar yang diharapkan.
“Fokusnya, kegiatan ini bisa selesai tahun ini. Contohnya pakaian seragam itu pada September 2025 ini mudah-mudahan sudah selesai sampai distribusinya,” ungkapnya.
Karena program ini bersumber dari anggaran negara, Aris menegaskan pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan kontrak dengan batas waktu yang ketat.
“Karena ini adalah uang negara, berbentuk kontrak jadi ada limitasi waktu yang harus kami kejar,” tambahnya.
