Kendari (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mendorong langkah-langkah peningkatan kapasitas dalam pembuatan kebijakan pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kebijakan ini tidak lagi menggunakan feeling atau rencana jangka pendek, tapi betul-betul based on data dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, ke depan (kebijakan) kita tidak tambal sulam dalam mengambil keputusan,” kata Nusron saat membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, dikutip Kamis.
Nusron menjelaskan proyek LANDLAB ini merupakan implementasi hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah.
“Atas nama Kementerian ATR/BPN, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap pihak JICA, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam rangka proyek ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan kebijakan di bidang pengembangan pertanahan dan Bank Tanah lebih berkualitas,” ujar Nusron dalam sambutannya
Ia mengatakan Proyek ini akan berlangsung selama tiga tahun, terhitung sejak April 2025 hingga April 2028.
"Melalui forum JCC ini, dirumuskan langkah-langkah peningkatan kapasitas dalam pembuatan kebijakan pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang lebih efektif dan berkelanjutan." jelasnya
Kepala JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan langkah awal untuk memperkuat tata kelola pengembangan pertanahan dan Bank Tanah di Indonesia.
“Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia punya daratan lima kali lebih luas. Ini memberikan potensi besar dalam pengembangan pertanahan yang strategis,” ucapnya.
Ia berharap, LANDLAB mampu mendukung pengembangan infrastruktur, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD). Ia lantas menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
“Sepanjang pelaksanaan kegiatan ini, kami sangat mengharapkan masukan dari instansi yang terlibat. Saya sangat senang kita bisa memulai langkah pertama ini bersama-sama, kerja sama produktif dengan kita semua,” ungkap Takeda Sachiko.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga, baik secara langsung maupun daring. Pihak yang hadir antara lain dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pekerjaan Umum; Pemerintah Provinsi DKJ Jakarta; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; serta PT MRT Jakarta.
Dalam pelaksanaan kegiatan, Menteri Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
