Indonesia dan Vietnam sepakat penguatan kerja sama perikanan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat memperkuat kerja sama bilateral pada sektor perikanan untuk budi daya komoditas lobster (udang karang), tuna hingga rumput laut.

"Kerja sama perikanan termasuk yang diperkuat, khususnya pada bidang pengembangan budi daya lobster, tuna, dan rumput laut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa penguatan kerja sama bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif, bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik dua negara.

Peningkatan kerja sama budi daya ditandai dengan penandatangan dokumen Implementing Arrangement (IA) antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Perikanan dan Pengawasan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup.

Dalam penandatanganan tersebut, dokumen diperlihatkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam Phung Duc Tien kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (PKV) Tô Lâm pada acara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3).

“Dengan penguatan kerja sama ini, akan mendekatkan pada cita-cita bersama menjadikan Indonesia dan Vietnam sebagai juara penghasil produk perikanan di kawasan,” ujar Trenggono.

Kedua belah pihak sepakat melakukan pertukaran informasi terkait regulasi dan data akuakultur, meningkatkan kerja sama dalam teknologi budi daya, perdagangan, dan pemasaran produk perikanan, serta mendorong investasi dan kemitraan antara pelaku usaha di sektor ini.

Kerja sama juga mencakup aspek pendidikan dan pelatihan, termasuk pertukaran pejabat pemerintah serta ilmuwan dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuakultur.

Sebagai mekanisme pelaksanaan, kedua belah pihak akan membentuk Kelompok Kerja Sama Bersama, yang bertemu secara rutin setidaknya sekali dalam setahun untuk meninjau perkembangan kerja sama dan menyusun langkah-langkah strategis ke depan.

Perjanjian berlaku selama lima tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.

Sebelum acara kenegaraan di Istana Negara, Menteri Trenggono dan Wakil Menteri Phung Duc Tien melakukan pertemuan bilateral di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada hari yang sama.

Pertemuan keduanya membahas rencana pengembangan bersama budi daya perikanan di Indonesia.

Menteri Trenggono menjelaskan telah membangun modeling budi daya rumput laut ramah lingkungan 50 hektare di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Proses budi daya tidak lagi menggunakan plastik sebagai pelampung rumput laut, melainkan batok kelapa sehingga aman bagi ekosistem.

Indonesia saat ini menjadi produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan rata-rata produksi lebih dari 9 juta ton per tahun.

Guna meningkatkan daya saing rumput laut, pemerintah Indonesia sedang mengembangkan program hilirisasi sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih beragam dengan nilai jual lebih tinggi.

Selain rumput laut, sambung Menteri Trenggono, di wilayah timur Indonesia juga tengah dikembangkan budi daya tuna oleh swasta.

"Kami menunjukkan komitmen dalam mengelola sumber daya perikanan berkelanjutan. Potensi kami sangat besar, dan kami ingin memaksimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam Phung Duc Tien mengatakan penguatan kerja sama dalam pengembangan perikanan yang berkelanjutan, sejalan dengan hubungan baik antara kedua negara.

Dia juga meminta dukungan dari pemerintah Indonesia untuk mendorong kerja sama lebih dalam dan nyata dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdagangan perikanan.

Pada pertemuan tersebut, keduanya juga sepakat bersama-sama memerangi praktik penyelundupan benih bening lobster.

Pemerintah Vietnam diakui Wamen Phung Duc Tien telah mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.