Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi Pendapatan Negara di wilayah ini periode Januari-Februari 2025 mencapai Rp449,48 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra Syarwan, di Kendari, Senin, mengatakan realisasi sebesar Rp449,48 miliar tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat sebesar Rp317,46 miliar, dan dari sektor PNBP sebesar Rp132,02 miliar," kata Syarwan.
Ia menyebutkan realisasi Pendapatan Negara tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).
"Untuk penerimaan perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 8,15 persen, sementara PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 18,14 persen," ujarnya.
Sementara itu, untuk realisasi Belanja Negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp2,44 triliun dari total pagu Rp25,56 triliun yang terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp481,34 miliar dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp1,96 triliun.
"Realisasi Belanja Negara itu sebesar 9,57 persen dari pagu, terdiri atas belanja K/L sebesar 7,84 persen dari pagu dan TKD sebesar 10,12 persen dari pagu," ujarnya pula.
Menurut Syarwan, secara tahun ke tahun, belanja K/L tumbuh sebesar 46,24 persen dan belanja TKD meningkat 28,92 persen.
Belanja Negara tertinggi terdapat pada institusi kepolisian dengan total belanja senilai Rp133,34 miliar atau 27,70 persen dari total realisasi di Sultra.
"Kemudian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN memiliki pertumbuhan yoy tertinggi sebesar 12,29 persen," katanya lagi.
Ia menuturkan bahwa jika dilihat dari persentase terhadap pagu, kinerja realisasi belanja K/L tertinggi terdapat pada KPPN Kolaka sebesar 9,79 persen yang terutama disumbangkan oleh akselerasi belanja pegawai.
"Dilihat dari nominal, kinerja tertinggi dicapai oleh KPPN Kendari sebesar Rp345,73 miliar atau sekitar 71,83 persen dari seluruh realisasi belanja K/L di KPPN," ujarnya pula.
