Jakarta (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki lima rencana aksi pada Program Prioritas Nasional 2025 yang terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu pemberantasan dan rehabilitasi narkotika.
Dalam Kick-Off Meeting Penajaman Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional 2025 di Jakarta, Rabu (22/1), Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana mengatakan peran BNN dalam Program Prioritas Nasional 2025 meliputi sebagai penanggung jawab langsung maupun tim pendukung (support team) untuk kementerian dan lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab utama.
"Rencana aksi ini masuk dalam peran BNN sebagai penanggung jawab langsung," ujar Tantan seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Dalam bidang pemberantasan, ia menyebutkan rencana aksi mencakup pengungkapan jaringan narkotika internasional dan nasional, penanganan tindak pidana narkotika, serta penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui proses penyidikan.
Kemudian, rencana aksi di bidang rehabilitasi meliputi penyediaan layanan rehabilitasi dan integrasi data pelayanan rehabilitasi.
Sementara sebagai tim pendukung, dia menyampaikan bahwa BNN juga memberikan perhatian khusus kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).
Salah satu fokus perhatian tersebut, sambung dia, yakni menyusun rencana aksi untuk memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih dikendalikan oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari dalam lembaga pemasyarakatan.
Tantan pun menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan lintas kementerian untuk mencapai tujuan bersama. Dirinya mengusulkan agar matriks rencana aksi kementerian lain dilengkapi dengan kolaborasi dari kementerian atau lembaga pendukung untuk memastikan keberhasilan setiap program.
“Kami menyarankan agar di dalam matriks yang dibuat oleh kementerian lain, rencana aksi tidak hanya mencakup tanggung jawab utama penanggung jawab, tetapi juga ada kontribusi dari pihak pendukung," tuturnya.
Menurut dia, hal tersebut penting agar beban penanggung jawab menjadi lebih efektif, terutama terkait bidang rehabilitasi, seperti penyediaan layanan rehabilitasi dan integrasi data, dengan tujuan utamanya peningkatan aksesibilitas dan satu data pelayanan.
Ia berharap sinergi antara kementerian/lembaga dapat memperkuat efektivitas implementasi program, termasuk dalam memutus mata rantai peredaran narkotika, meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi, serta dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Prioritas Nasional 2025.
Kick-Off Meeting Penajaman Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional 2025 diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Rapat dipimpin oleh Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi, selaku Pelaksana tugas (Plt.) Deputi I Kepala Staf Kepresidenan.
Agenda utama rapat merupakan pembahasan rencana aksi bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia, termasuk isu strategis seperti imigrasi dan pemasyarakatan.
Diskusi tersebut bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi program prioritas nasional melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV).
Partisipasi BNN dalam rapat itu merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk mendukung pengendalian dan pengawasan program prioritas nasional, khususnya terkait penanganan dan pencegahan narkotika yang menjadi salah satu isu strategis di bidang keamanan dan hukum.
