Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengakselerasi pencapaian produksi jagung nasional dengan target pertanaman mencapai 1,7 juta hektare.
"Kami ingin bahwa langkah-langkah yang kita ambil bersama Polri dengan potensi luar biasa 1,7 juta hektare yang bisa ditanami (jagung) dapat menguntungkan petani, pengusaha, masyarakat, dan negara," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penanaman Jagung bersama Polri, sebagaimana keterangan diterima yang di Jakarta, Selasa.
Menurut Mentan, melalui program tanam jagung serentak tahun 2025, lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pertanaman jagung.
"Kami ingat betul di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ada uji coba penanaman jagung di lahan sawit dan itu berhasil. Di Jeneponto, pegunungan ditanami jagung. Kita ingin ulangi keberhasilan ini," ujar Mentan.
Pada rapat koordinasi yang membahas strategi konsolidasi dan penguatan kerja sama tersebut, ditargetkan dapat menghasilkan tambahan produksi jagung hingga 4 juta ton atau meningkat 25 persen dari kondisi saat ini.
"Mimpi kita adalah menaikkan produksi. Produksi tahun 2023-2024 berkisar 15 juta ton dan kita naikkan menjadi 16 juta ton. Tetapi manakala target yang kita canangkan bersama tercapai itu bisa mencapai 2-3 juta ton dibanding tahun 2024," papar Amran.
Untuk itu, Mentan mengapresiasi dukungan dan kolaborasi dari jajaran kepolisian.
Menurut dia, kepolisian telah berperan besar mengawal program swasembada pangan termasuk mengawal kasus penyelewengan pupuk ataupun alat dan mesin pertanian.
"Kami ucapkan terima kasih kepada kepolisian. Ini langkah luar biasa di mana bantuan dan dukungan kepolisian dalam mengawal swasembada pangan khususnya jagung," tutur Mentan.
Ia juga menyampaikan bahwa percepatan tanam jagung dapat terwujud manakala ada jaminan keuntungan yang didapat oleh petani.
Untuk itu, pemerintah telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) jagung yang sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kg.
Oleh karena itu, Mentan menekankan bahwa Perum Bulog harus mengambil langkah krusial untuk menyerap hasil panen jagung.
"Sangat mudah mengajak bercocok tanam jagung, namun yang penting ada jaminan bahwa jagung itu menguntungkan. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah wajib menyerap produksi," ucap Mentan.
"Saya meminta kepada Bulog jangan sampai kita berhasil tanam, tapi tidak diserap dengan baik seperti arahan Bapak Presiden," tambah Mentan.
Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa Polri berkomitmen untuk mendukung swasembada jagung demi mewujudkan kemandirian pangan.
“Polri berperan sebagai penggerak kelompok tani, menjembatani antara kebutuhan petani dengan Kementan dan mengawasi distribusi bantuan dari negara agar sampai ke petani," kata Dedi.
Baca juga: Mentan: stabilitas harga dan serapan hasil panen petani percepat swasembada pangan
