Kendari (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel),
Rombongan anggota DPRD Luwu Utara yang dipimpin Ketua Komisi II Andi Sukma diterima oleh sejumlah Anggota DPRD Kolaka yang didampingi Sekwan dan staf serta ahli dan pakar di ruang rapat Komisi III gedung dewan itu, Rabu.
Dalam pertemuan itu Andi Sukma, mengatakan kunjungan kerja ini dalam rangka sharing terkait mekanisme dan optimalisasi hubungan kerja Komisi II DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami ingin tahu seperti apa mekanisme dan hubungan kerja antara OPD yang ada melekat pada Komisi II DPRD Kabupaten Kolaka," katanya pada sejumlah wartawan.
Menurutnya dalam pertemuan itu juga membahas mengenai kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah karena APBD Luwu Utara berkisar Rp1,4 triliun, dengan sumber utama PAD dari hasil perkebunan dan pertanian.
Selain itu jelasnya juga membahas soal sumber daya alam khususnya dana bagi hasil dari royalti tambang yang ada di Kabupaten Kolaka.
Sementara Anggota DPRD Kolaka dari partai Gerindra Syaifullah Halik mengatakan kemampuan APBD Kolaka senilai Rp1,8 triliun belum cukup mengakomodir program-program strategis pemerintah daerah.
Oleh karena itu lanjut dia,DPRD bersama Pemerintah Daerah terus membangun kolaborasi untuk mendapatkan alokasi anggaran lebih dari pusat, salah satunya melalui dana bagi hasil di sektor pertambangan.
Meski demikian, menurut mantan Ketua DPRD Kolaka periode 2019-2024 itu, kucuran DBH dinilai tidak sebanding dengan sumber daya alam yang dikeruk dari Bumi Mekongga.
"Saya sering protes karena pembagian DBH tidak sebanding dengan sumber daya alam kami yang sudah diambil oleh perusahaan dimana seharusnya Kabupaten Kolaka ini mendapatkan porsi DBH yang lebih dari daerah-daerah lain yang bukan penghasil tambang," ungkap Syaifullah.
Oleh karena itu DPRD tambahnya terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan DBH yang lebih besar kalau hanya mengandalkan APBD belum cukup membiayai program-program pembangunan daerah.
