Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan beberapa langkah Polri dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Pemerintah memiliki program Ketahanan Pangan, dan tentunya Polri juga mendukung penuh dalam mendukung program Swasembada Pangan dan program Makan Bergizi Gratis," kata Kapolri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.
Langkah pertama Polri, kata Jenderal Pol. Listyo Sigit, adalah membuat program Pekarangan Pangan Bergizi. Program tersebut dimotori oleh bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) dengan mengedukasi dan menyosialisasikan tentang produksi pangan di pekarangan rumah.
Langkah selanjutnya adalah menciptakan program pemanfaatan lahan-lahan yang tidak terpakai yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Bekerja sama dengan Kementan, kami tanam jagung, ubi, ataupun buat kolam-kolam ikan dan hal-hal lain yang bisa kami lakukan," ucap Kapolri.
Dari sisi pengawasan, Jenderal Pol. Listyo Sigit mengatakan bahwa kepolisian melakukan pengawasan distribusi pupuk dan alat serta mesin pertanian.
"Tentunya ini menjadi perhatian kami. Apabila ini tidak tepat sasaran, akan berdampak negatif pada jalan dari program swasembada tersebut," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Polri juga terus melakukan pengawalan terkait dengan kegiatan perizinan guna mempercepat penyelesaian sengketa lahan dan mencegah potensi konflik di sektor energi.
Terakhir, dari sisi penguatan sumber daya manusia (SDM), Kapolri mengatakan bahwa pihaknya melakukan rekrutmen khusus bagi alumni SMK dari jurusan pertanian, peternakan, perikanan, dan gizi kesehatan masyarakat.
"Kami punya SMK Bhayangkara. Kami tambahkan kurikulum terkait dengan keterampilan berbagai bidang yang ada hubungannya dengan swasembada pangan serta makan bergizi gratis dan juga vokasi untuk mempersiapkan tenaga yang siap dipekerjakan terkait dengan program pengembangan hilirisasi," kata Jenderal Pol. Listyo Sigit.
Dikemukakan pula bahwa berbagai program tersebut dicanangkan dengan bekerja sama dengan Kementan melalui nota kesepahaman (MoU).
Sebelumnya, Polri dan Kementerian Pertanian pada bulan April 2024 menandatangani MoU tentang sinergisitas tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian.
MoU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan tugas pangan Polri dalam pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan prasarana dan/atau sarana.
Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian demi mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
