Layanan penyelenggaraan ibadah haji di 2025 diharapkan lebih baik

Kendari (ANTARA) - Layanan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 di harapkan lebih baik dan meningkat.

Direktur Bina Haji pada Ditjen PHU Kemenag RI,  Arsad Hidayat di Kendari, Minggu mengharapkan layanan penyelenggaraan haji di tahun 2025 meningkat dan lebih baik.

"Dimana rilis BPS pada September 2024 lalu, menyebutkan IKJH  mencapai angka 88,20 persen dengan predikat sangat memuaskan. Angka itu masih bisa kita tingkatkan dengan  tidak terlepas dari kekompakan dan tim yang solid baik dari pusat hingga daerah," kata Arsyad saat menghadiri kegiatan JAMARAH (Jagong Masalah Umrah dan Haji) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan Kemenag Sultra di Kendari, pada (2/11).

Ia mengatakan, Indonesia sudah menerima kuota haji Tahun 2025, sebesar 221 ribu jamaah dan saat ini tengah dirancang bagaimana skema distribusinya.

"Jika skema distribusi sudah dipastikan berapa jamaah untuk setiap wilayah, maka dapat menjadi bahan untuk kemudian dilakukan persiapan-persiapan haji tahun 2025," terangnya. 

Arsad menyebut, jika kuota petugas haji akan dikurangi, yang sebelumnya terdapat lima petugas haji yang menyertai setiap kloter, maka dikurangi menjadi tiga petugas saja. Dan untuk memaksimalkan layanan-layanan yang ada di kloter, pemerintah daerah akan diminta untuk membantu kekurangan tersebut dengan petugas Haji daerah. Nantinya akan dilakukan Bimtek terintegrasi, agar petugas haji pusat dan Daerah dapat saling bekerja sama.

Di kesempatan ini, Arsad juga menjabarkan tentang operasional Haji yang akan di laksanakan sejak jamaah kloter pertama masuk di asrama haji pada 1 Mei hingga diberangkatkan ke tanah suci. 

"Ini semua harus menjadi semangat kita bersama bagaimana agar penyelenggaraan ibadah haji ke depan bisa jauh lebih bagus dan lebih baik," harapnya. 

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sultra, H. Muhamad Saleh, mengatakan kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) adalah wadah penting untuk duduk bersama, berdiskusi, dan saling berbagi informasi serta solusi terkait berbagai permasalahan seputar penyelenggaraan ibadah umrah dan haji. 

"Tentu kita semua memahami bahwa pelayanan ibadah umrah dan haji bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, namun juga tanggung jawab moral kita dalam memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah mereka dengan aman, nyaman, dan lancar," tegas Saleh. 

Saleh menambahkan, banyak tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji, mulai dari persoalan teknis keberangkatan, layanan selama di Tanah Suci, hingga aspek kesehatan dan keselamatan jamaah. Oleh karena itu melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menemukan langkah-langkah perbaikan yang nyata dan berkelanjutan agar pelayanan ibadah umrah dan haji semakin baik setiap tahunnya.

Saleh berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah, pihak penyelenggara, dan seluruh elemen masyarakat.

Rangkaian kegiatan Jamarah juga di hadiri Kepala Divisi Pengendalian Keuangan BPKH, Ketua Umum MUI Sultra, Ketua PWNU Sultra, Kabid PHU dan Ketua DWP Kanwil Kemenag Sultra, Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota dan Kasi Haji se Sultra, Kepala KUA se Kota Kendari, Pimpinan KBIHU, PPIU, KBIH dan segenap peserta.