Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengatakan pihaknya sedang menginisasi Peraturan daerah (Perda) Masyarakat Hukum Adat.
"Saya menyadari bahwa hak-hak masyarakat hukum adat harus lebih diperhatikan. Karena itu, sepulang dari perhelatan ini, saya akan melakukan komunikasi dengan DPRD Provinsi Sultra untuk mengusulkan Ranperda tentang Masyarakat Hukum Adat agar menjadi bagian dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024-2029," katanya saat menghadiri acara pelantikan Paduka Yang Mulia (PYM) Sultan Buton XLI, Laode Muhammad Sjamsul Qamar, dalam prosesi adat Bulilingiana Pau di Baruga Keraton Buton, di Kota Baubau, Jumat.
Andap menegaskan bahwa negara melalui pemerintahan daerah harus hadir untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat keberadaan lembaga adat sebagai penjaga nilai-nilai luhur dan kearifan lokal di Sultra.
Andap yang bergelar kehormatan 'Mia Ogena Bawaangi Yi Sulawesi Tenggara' ini keberadaannya mewakili keluarga besar Kesultanan Buton dan berkesempatan memberikan sambutan pada upacara pelantikan Sultan Buton XLI.
“Saya mengucapkan selamat atas pelantikan Sultan Buton XLI, Yang Mulia La Ode Muhamad Sjamsul Qamar, teriring doa semoga Paduka Yang Mulia beserta keluarga senantiasa berada dalam perlindungan Allah SWT dan diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah ini,” ucapnya.
Selain menyampaikan penghormatan kepada PYM Sultan Buton XLI, Andap juga mengenang Sultan Buton XL, Izat Manarfa, yang sebelumnya telah menganugerahkan gelar kehormatan adat Mia Ogena Bawaangi Yi Sulawesi Tenggara kepada dirinya.
"Saya merasa terhormat bisa hadir sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Buton dan masyarakat adat. Gelar kehormatan adat ini memiliki makna mendalam bagi saya, karena mengandung nilai-nilai luhur _Sara Pataanguna_ yang harus saya aktualisasikan dalam setiap langkah kepemimpinan," ujar Andap.
Pelantikan Sultan Buton XLI diwarnai dengan harapan agar nilai-nilai adat dan budaya tetap menjadi landasan dalam menghadapi berbagai dinamika sosial, termasuk dalam persiapan Pilkada Serentak 2024.
"Perbedaan pilihan dalam Pilkada bukanlah alasan untuk berkonflik. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai _Sara Pataanguna_ , kita semua diharapkan bisa menjaga kedamaian dan persatuan," tutup Andap.
Sebagai informasi, _Sara Pataanguna_ merupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat budaya Buton yang meliputi:
_Po Maa Maasiaka_, saling menyayangi;
_Po Mae Maeaaka_, saling menghormati;
-Po Pia Piara_, saling memelihara;
_Poangka Ngkataka_, mengangkat martabat.
Dengan inisiasi Perda Masyarakat Hukum Adat, diharapkan masyarakat adat di Sultra akan mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang lebih baik dalam kerangka hukum yang jelas, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam melestarikan budaya dan adat istiadat lokal.
Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Ketua Umum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Sekjen MAKN, Pj Walikota Baubau, Pimti Pratama Pemprov Sultra, serta para tokoh kerajaan dari berbagai daerah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pj. Gubernur Sultra inisiasi Perda Masyarakat Hukum Adat
