Bandung (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan nilai tambah ekonomi dari program sertifikasi tanah selama 7 bulan kepemimpinannya telah mencapai Rp1.465 triliun.
"Alhamdulillah dalam 7 bulan terakhir, nilai tambah ekonomi dari Pajak Penghasilan, BPHTB, PNBP, dan Hak Tanggungan mencapai total Rp1.465,6 triliun," kata Menteri AHY dalam Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
AHY merinci sejak 22 Februari hingga pertengahan September 2024 ini, kontribusi pajak penghasilan dari program program sertifikasi tanah mencapai Rp11 triliun, kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp29,5 triliun, PNBP sebesar Rp7,5 triliun serta Hak Tanggungan sebesar Rp1.421 triliun.
Adapun Hak Tanggungan merupakan salah satu cara masyarakat untuk memanfaatkan aset tanah. Dengan memanfaatkan Hak Tanggungan, warga bisa memperoleh pinjaman dari perbankan agar dapat melakukan kegiatan produktif, seperti membuka usaha
AHY mengatakan akan terus menggencarkan program sertifikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar bisa mencapai target 100 persen atau 120 juta bidang tanah pada akhir 2024.
Adapun untuk sertifikat elektronik yang diterbitkan, kata dia, selama 7 bulan kepemimpinannya telah mencapai 900.744 sertifikat atau meningkat 46 kali lipat. Ia menyebutkan dengan adanya sertifikat elektronik ini, Kementerian ATR berupaya memudahkan warga dalam administrasi pertanahan dan melindungi warga dari ancaman mafia tanah.
"Kami gencar melakukan sertifikat digital dari buku hijau menjadi satu lembar kertas tapi di situ termuat semua data tercakup untuk legalitas tanah, dan dengan sertifikat digital ini semua terdata dalam database kita, dan mempersempit ruang diserobot mafia tanah," ujar dia
Kementerian ATR, kata AHY, juga telah melakukan redistribusi tanah ke masyarakat sebanyak 12,5 juta hektar pada 2024 atau melebih target nasional sebanyak 9 juta hektar.
"Harapannya tanah tersebut digarap produktif oleh masyarakat dan bisa menghasilkan. Ini yang kita lakukan agar masyarakat sejahtera," kata dia.
Baca juga: Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan
