Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, mengatakan siap mendukung dan melaksanakan arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
"Pemerintahan Daerah se-Sulawesi Tenggara siap mendukung dan melaksanakan arahan Bapak Presiden. Kami juga siap menindaklanjuti serta menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan BPK guna pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan baik dari waktu ke waktu," kata Andap dalam pernyataan resmi yang diterima saat menghadiri acara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester II tahun 2023, bertempat di JCC Jakarta, Senin.
Mengawali acara, kata Pj gubernur diawali laporan ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara, dengan esensi mengenai aspek pengelolaan keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga negara.
Isma menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, Ketua BPK juga memberikan apresiasi kepada semua jajaran BPK atas dedikasi dan kerja keras dalam mewujudkan transformasi pemeriksaan anggaran.
"Transformasi pemeriksaan anggaran yang telah kami capai tidak lepas dari dedikasi seluruh jajaran BPK di berbagai daerah. Kerja keras dan komitmen ini sangat berharga dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujarnya.
Selanjutnya, Ketua BPK menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalitas dalam fungsi pemeriksaan.
"Selamat kepada jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," ucap Presiden.
"WTP bukan prestasi, tapi adalah kewajiban kita semua, kewajiban untuk menggunakan dan mempertanggung jawabkan APBN secara baik. Ini adalah uang rakyat, ini uang negara," tambahnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo menyoroti beberapa isu global yang dihadapi Indonesia, seperti geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, perubahan iklim, dan perkembangan ekonomi yang lambat. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sehat dan baik, inflasi terjaga, sehingga menjadi modal penting untuk membangun negara.
"Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%, inflasi kita juga tetap terjaga. Apresiasi kepada Kemendagri dan Bank Indonesia yang setiap hari Senin selalu bertemu dengan Kepala Daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah," ujar Presiden.
Presiden juga menekankan bahwa untuk berkompetisi dengan negara lain, Indonesia harus lincah, cepat dan taktis, serta tidak terbelenggu hanya pada proses. Fokus harus pada hasil dan capaian yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Beliau juga berharap adanya reformasi, sinkronisasi regulasi, dan penyederhanaan prosedur agar pemerintah dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
"Saya berharap dukungan dari BPK dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga transisi pemerintahan dan kepemimpinan ke Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto agar keuangan rakyat dikelola secara transparan dan akuntabel," ungkap Presiden.
