Kendari (ANTARA) - Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal) minta jajaran di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kendari, Sulawesi Tenggara agar berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK-WBBM) di tahun 2023.
Perwira Bantuan Satu Perencanaan Staf Operasi Angkatan Laut (Paban I Ren Sopsal) Mabesal Kolonel Laut (P) I Komang Teguh Ardana di Kendari, Kamis meminta jajaran Lanal Lendari agar bersama-sama berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.
"Jadi kami datang di sini dengan tim untuk untuk mensosialisasikan sehingga harapannya Lanal Kendari bisa mendukung dan menjadi satuan kerja zona integritas menuju WBK," katanya.
Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal) melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas dan pelatihan reformasi birokrasi di jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kendari yang dilaksanakan selama dua hari, tanggal 16-17 Maret 2023 dan diikuti oleh seluruh jajaran Lanal tersebut.
Dia berharap Lanal Kendari bisa menjadi satuan kerja TNI untuk menuju WBK, sehingga apa yang menjadi item data untuk mendukung capaian tersebut harus dilaksanakan mulai pembaruan dan perubahan di dalam reformasi birokrasi yang berkaitan dengan kelembagaan, organisasi, tata laksana serta pelayanan publik.
"Dengan begitu Lanal Kendari tahun ini diharapkan bisa ditunjuk sebagai satuan kerja zona integritas (ZI) dari Kemenpan-RB yang memberikan penilaian menuju wilayah bebas korupsi," ucap dia.
Sementara itu, Komandan Lanal Kendari Letkol Laut (P) Abdul Kadir Mulku Zahari berjanji dan berkomitmen akan meningkatkan kinerja seluruh jajaran yang ada di Lanal tersebut demi mewujudkan reformasi birokrasi dan bebas korupsi.
"Kami memang harus dituntut meningkatkan kinerja terutama dengan program pemerintah dan program TNI AL yang ada di Lanal Kendari, ini penting karena kinerja harus ditingkatkan dan betul-betul dapat beraviliasi dan mampu bersinergi program pemerintah dan program TNI AL," katanya.
Implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel serta pelayanan publik yang optimal, kata Letkol Laut (P) Abdul Kadir.
