PUPR Baubau lahirkan konsep "Morikana" sambungkan infrastuktur antarwilayah

Baubau (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, melahirkan konsep Mobilisator Rencana Integrasi Kawasan Agraria, Niaga dan Pariwisata (Morikana) sebagai upaya meningkatkan dan menyambungkan infrastruktur antarwilayah melalui tiga komponen yakni jalan lingkar, by pass dan jembatan Muna-Buton.

"Hari ini kita ingin mencoba menarik sejarah bagaimana menghubungkan seperti Buton Utara, Buton dan Muna dengan lahirnya tiga komponen itu. Dulu kan kalau kita bicara kesultanan sampai ke Bombana dan beberapa wilayah. Nah kita mencoba membuat suatu infrastruktur untuk bisa menghubungkan itu. Jadi kita ingin mencoba mengembalikan sejarah Buton dari versi infrastruktur," kata Kepala Dinas PUPR Baubau, H Andi Hamzah Machmud, di Baubau, Kamis.

Ia menjelaskan, konsep lahirnya Morikana berangkat dari budaya terkait martabat tujuh (budaya Buton) dan juga berangkat dari visi misi Wali Kota Baubau bagaimana mengkonekvitaskan wilayah melalui program yang sebagian besar menggunakan konsep APBD dan APBN.

"Saya sebenarnya Morikana itu berangkat dari falsafah Po-5 dengan visi misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Jadi cara berpikirnya saya itu berpikiran makro karena kita kan lama di Bappeda, dan saya masuk di PU ini saya mencoba menerapkan itu yakni makro dulu baru kita bicara mikro," katanya mantan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Baubau ini.

Andi Hamzah mengatakan, pembangunan sarana prasarana infrastruktur seperti jalan lingkar, jalan by pass jembatan Muna-Buton merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dengan pengembangan sistem jaringan jalan perkotaan yang dilakukan saat ini.

Jalan lingkar dan jalan by pass merupakan jalan yang melingkari pusat kota dan beberapa pusat-pusat pertumbuhan Kota Baubau, yang berfungsi untuk mempercepat perjalanan dari satu sisi ke sisi kota yang lain tanpa harus melalui pusat kota dan mengalihkan arus lalu lintas yang melewati pusat kota tersebut.

“Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah,” ujarnya.

Dikatakannya, pembangunan jalan didasari kebutuhan masyarakat Kota Baubau secara khusus untuk di masa yang akan datang dan menjadi pengembangan beberapa kawasan strategis baru yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya, yang pada akhirnya tentunya bertujuan meningkatkan perekonomian nasional.

Selain itu, perkembangan perekonomian dan peningkatan pertambahan jumlah penduduk, serta posisi Kota Baubau yang cukup strategis mengakibatkan meningkatnya arus penumpang serta permintaan barang dan jasa khususnya di bidang perhubungan darat.

“Di sisi lain pula, terjadi penurunan kinerja pada ruas-ruas jalan yang sudah terbangun sehingga berdampak pada konektivitas antarwilayah. Kondisi ini tentu saja menuntut ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Ia menyatakan, dengan terhubungnya sektor itu pula, nilai lahan dalam suatu kota dianggap mempunyai kaitan yang erat dengan pola penggunaan lahan. Penggunaan lahan dan harga lahan akan saling menentukan dengan berkembangnya area perkotaan di daerah itu.

"Informasi nilai tanah sangat penting untuk berbagai pihak yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan nilai suatu properti, besarnya ganti rugi dalam pembebasan tanah, dan lain sebagainya," katanya.

Gagasan nama Program Jalur Morikana, kata dia, diinspirasi dari diksi lokal masyarakat Buton yang berarti "segala kebaikan, kenyamanan, keindahan, kemakmuran dan sebagainya".

Gagasan ini, lanjutnya, secara filosofis dilatarbelakangi oleh cara berpikir bahwa sistem prasarana dan sarana transportasi sebagai infrastruktur dasar merupakan salah satu syarat mutlak bagi terjadinya pergerakan ekonomi wilayah, di mana sistem pendukung dan pendorong prasarana transportasi sangat berperan terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi suatu wilayah.