Jakarta (ANTARA) - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara mitra dan mitra strategis sepanjang tahun 2024-2025 mempertegas posisi Republik Indonesia sebagai global middle power.
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa posisi tersebut dianggap memiliki kapasitas pengaruh substantif di tingkat internasional. Terlebih lagi, kata dia, ASEAN telah bertransformasi menjadi episentrum baru dalam geostrategi.
"Indonesia telah memainkan peran diplomasi aktif, adaptif, dan berwibawa melalui pendekatan multiple alignment sebagai aktualisasi dari politik luar negeri bebas aktif dalam konfigurasi global kontemporer," kata Ace saat menyampaikan Refleksi dan Rilis Akhir Tahun 2025 dan Outlook 2026 di Gedung Lemhannas, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan berbagai konflik yang terjadi di dunia, baik di kawasan Ukraina, Laut Merah, Timur Tengah, India-Pakistan, hingga Semenanjung Korea, menegaskan bahwa isu kemanusiaan, isu energi, serta keamanan global tetap menjadi variabel penentu dari stabilitas dunia.
Di kawasan Indo-Pasifik, menurut dia, tren peningkatan postur militer, intensifikasi kompetisi maritim, serta semakin masifnya manuver kekuatan-kekuatan besar dunia, konflik di kawasan ASEAN seperti Thailand dan Kamboja, juga mewarnai dinamika geopolitik saat ini.
Dari dampak rivalitas kekuatan besar di dunia, dia mengatakan bahwa Indonesia dituntut untuk mampu mempertahankan posisi sebagai kekuatan penyeimbang, sekaligus menjadi kekuatan konstruktif dalam dinamika Indo-Pasifik, BRICS, ASEAN, dan G20.
Dia menilai perebutan sumber daya alam kritis dunia, khususnya nikel, bauksit, tembaga, dan logam tanah jarang, akan semakin intensif.
"Indonesia harus mampu memperkuat kebijakan hilirisasi, memperluas rantai pasok domestik, serta memastikan tata kelola yang transparan dan berkeadilan," katanya.
Lemhannas, kata dia, menilai bahwa Indonesia sepanjang tahun 2025 berada pada lintasan antara skenario cukup tangguh secara internal, tetapi masih menghadapi dinamika global yang berisiko tinggi.
"Oleh karena itu, tahun 2026 harus menjadi tahun percepatan pembangunan nasional dan peningkatan peran diplomasi internasional," kata dia.
