Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menyampaikan bahwa tidak ada lagi provinsi yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali.
“Secara provinsi terjadi penurunan yaitu dari 2 provinsi menjadi tidak ada yang di level 4, kemudian level 3 dari 2 provinsi menjadi 16 dan di level 2 menjadi 11 dari 3 provinsi,” ujar Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Evaluasi dan Penerapan PPKM secara daring, Senin.
Kendati demikian, lanjut Menko Airlangga, pemberlakukan PPKM Level 4 masih diterapkan di 6 kabupaten/kota yakni Banda Aceh, Bangka, Medan, Kota Baru, Palangkaraya dan Palu.
“16 kabupaten/kota turun dari level 4 ke 3, bahkan 1 (kabupaten/kota) turun ke level 2. Tapi tetap dilaksanakan PPKM Level 4 karena menunggu jumlah vaksinasi agar bisa minimal mencapai 20 persen,” kata Menko Airlangga.
Kemudian dari segi indeks mobilitas di 23 kabupaten/kota, Menko Airlangga menyampaikan bahwa 15 kabupaten/kota mobilitasnya meningkat, bahkan delapan di antaranya dengan based line kurang dari 10 persen. Sedangkan delapan kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan mobilitas dengan 3 kabupaten /kota di antaranya mengalami penurunan di atas 30 persen yakni di Balikpapan, Palu, dan Kutai Kartanegara.
“Kalau dari segi testing tracing, 3 provinsi testing-nya kurang dari 50 persen yaitu Aceh, Sulbar, Sulteng, sedangkan tracing 1 provinsi di atas 10 persen yaitu Sumatera Utara,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut ia menyampaikan, positivity rate per 12 September tercatat 3,5 persen di mana khusus untuk luar Jawa Bali juga berada pada kisaran tersebut. Sedangkan untuk capaian vaksinasi di 27 provinsi luar Jawa-Bali terdapat 4 provinsi yang di atas rata-rata nasional yakni Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jambi dan Bangka Belitung.
Kemudian dari kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa Bali, terdapat 12 kabupaten kota yang vaksinasinya di atas rata-rata nasional dan 11 lainnya di bawah rata-rata nasional.
“Presiden meminta dipersiapkan program proses transisi dari pandemi menjadi epidemi yang berbasis tentu kepada angka-angka terkait dengan fatality rate yang diharapkan sekitar 2 persen, kasus aktif di bawah 100 ribu dan positivity rate 5 persen,” tutur dia.
