Kendari (ANTARA) - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang di dalamnya ada unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat buruh/pekerja melakukan rapat koordinasi yang membahas terkait isu-isu ketenagakerjaan selama tahun 2025.
Rapat yang dipimpin Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsostek) Disnakertrans Sultra, Lenni Kartika Indah mewakili Kadis Nakertrans Sultra bersama Ketua DPD Apindo Sultra Abu Rizal Bafadal dan Ketua SPSB Kendari, Alfian Pradana Liambo di salah satu hotel di Kendari, Kamis.
Dalam laporan singkat, Kabid PHI dan Jamsostek Lenni Kartika mengungkapkan selama tahun 2025 pihaknya bersama LKS Tripartit Sultra telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kewenangan seperti mendirikan posko pengaduan menjelang dan sesudah hari raya keagamaan (Idul Fitri 1446 H) dengan membuka layanan pengaduan serta memberi pendampingan hukum bila ada tenaga kerja yang dirugikan.
Selain itu, membahas terkait masih minimnya kepesertaan jaminan sosial dan tenaga kerja dari perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan terkait pencapaian target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) hingga membahas kasus terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan pertambangan di Sultra.
Sementara itu beberapa poin tertulis dari Kadisnakertrans Sultra LM H. Ali Haswandy dalam rapat pertama LKS Tripartit mengatakan harus menjadi representasi hubungan industrial. Dengan begitu, lembaga ini bisa menjadi tempat dimana Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja/Buruh berdiskusi bersama dan bermusyawarah dalam memutuskan/merumuskan suatu kebijakan di sektor ketenagakerjaan.
Dikatakan, data sementara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) per 30 Juni 2025 se-Sultra sebanyak 104.533 terdiri dari laki-laki 90.153 dan perempuan 14.410 orang.
Dari target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau Universal Coverage Jamsostek (UCJ) masih rendah, hingga 31 Mei 2025 realisasinya sebesar 35,10 persen , sementara target UCJ 2025 sebesar 71,31 persen (hasil Rakortekrenbang 2025).
Hal senada diungkapkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Gatot Prabowo mengatakan peserta aktif hingga Juli 2025 sebanyak 315.466 dari jumlah 839.761 angkatan kerja di luar ASN, TNI/Polri atau capaiannya baru mencapai 36,69 persen.
"Kita harapkan dukungan dari semua pihak baik dari Pemerintah Provinsi dan pemerintah di 17 wilayah kabupaten kota secara periodik melakukan sosialisasi kepada masyarakat (pelaku usaha) agar program tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
