Pusat gelontorkan miliaran biayai infrastruktur pariwisata Wakatobi

id Wisata

Pusat gelontorkan miliaran biayai infrastruktur pariwisata Wakatobi

Mantan Bupati Wakatobi Hugua (tengah), saat ini anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI (Foto: ANTARA/sarjono)

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pariwisata menggelontorkan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan infrastruktur pariwisata Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Anggota DPR RI asal Sultra Hugua di Kendari, Jumat mengatakan tim konsultan Rencana Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (RPIP) dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian PUPR sedang memotret kawasan strategis pariwisata dari Pulau Binongko, Tomia, Kaledupa, dan Pulau Wangi-wangi.

"Wakatobi satu di antara 10 destinasi wisata andalan Indonesia masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisara Nasional (KSPN), sehingga mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat," kata Hugua yang juga mantan Bupati Wakatobi dua periode.

Sekarang dalam tahap Rencana kerja satu (Renja 1) dan Renja 2 berarti tahap singkronisasi program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Ia berharap setelah Renja 2, Pemda Wakatobi menyiapkan lahan infrastruktur pariwisata, sementara tim konsultan RPIP menyiapkan Detail Engineering Design (DED).

“Kita berharap tahun 2020 terealisasi 25 persen sampai 60 persen atau terserap anggaran sampai Rp50 miliar hingga 100 miliar,” kata Hugua, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan.

Kesan tim konsultan RPIP setelah melakukan pemotretan di sejumlah kawasan strategis pariwisata bahwa di setiap pulau mempunyai keunikan dan ciri khas masing-masing.

Di Pulau Binongko ada monumen Tugu Seribu Parang, ada dusun pengrajin besi, pengrajin tenun, batu kapur, lubang batu stalagmit dan stalaktit dan masih banyak lagi potensi lainnya.

Sementara di Pulau Tomia, Kaledupa, dan Wangi-wangi masing-masing mempunyai keunikan berbeda-beda.

Secara terpisah Sekda Wakatobi, La Jumadin mengatakan Pemerintah Wakatobi berkomitmen mendukung seoptimal mungkin pemanfaatan anggaran Rp200 miliar dari Kementrian Pariwisata.

Jika ada pembangunan infrastruktur KSPN di akhir 2020 yang membutuhkan pembebasan tanah, pihaknya akan menyiapkan anggaran di APBD-P 2020.

“Sehingga peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata, khususnya pengadaan lahan tidak menjadi hambatan," ujarnya.
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar