"Silakan calon calon gubernur masuk di Mubar tapi jangan pernah mengundang warga dengan iming-iming amplop " ujar Direktur Rajium Center, La Ode Rahmat Afiti, melalui siaran persnya yang diterima di Kendari, Rabu.
Ia menyebut amplopisasi masih menjadi tren untuk memancing kedatangan masyarakat pada acara sosialisasi cagub.
Tren yang merusak iklim demokrasi melalui tradisi bagi-bagi amplop kepada masyarakat itu, sebutan dia, akan amputasi di Muna Barat.
"Silakan menjual program di masyarakat tapi kalau amplop yang dijual maka masyarakat langsung yang akan menangkap," tutur dia.
Muna Barat pada Pilkada 2017 melahirkan bupati dengan menghindari praktik politik uang. Hal itu, membuktikan warga Muna Barat masih memiliki idealisme, terutama terkait dengan pembangunan politik dan demokrasi.
"Kita harus proteksi idealisme politik masyarakat, pilgub tidak boleh merusak tatanan poliltik masyarakat Mubar, jadi kita tidak akan membiarkan calon-calon gubernur menebar amplop rupiah di Mubar siapapun yang melakukan kami akan tangkap," ungkap dia.
Ia mengatakan satuan tugas antipraktik politik uang akan mulai bekerja memantau tim-tim yang bagi-bagi uang kepada masyarakat setempat.
Bupati Muna Barat, selaku Penasihat Rajiun Center, L.M. Rajium Tumada, menginstruksikan kepada masyarakat untuk menghidupkan kembali satgas antipraktik politik uang yang dibentuk saat Pilkada Muna Barat, sekitar 2-3 tahun lalu.
Ia mengatakan bahwa satgas itu di Muna Barat bekerja secara senyap dan taktis.
"Satgas kami akan hidupkan kembali dan tentu saja kami akan konsolidasi dulu sekaligus membedah modus-modus politik uang sehingga dalam bekerja di lapangan taktis dan terukur," kata dia.
Rajiun Tumada mengaku terpilih sebagai bupati setempat tanpa praktik politik uang. Ia dalam waktu dekat akan memimpin apel satgas antipraktik politik uang.
"Sebagai bupati yang terpilih tanpa politik tentu akan menjaga wilayah Mubar dari pencemaran politik uang. Gerakan ini di bawah komando Bupati Mubar," katanya.
(T.A056/C/M029/M029) 24-01-2018 06:36:32
