Rumbia (Antara News) - Tim Komisi I DPD RI meninjau kesiapan Kabaena Kepulauan untuk menjadi salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) bersama tiga daerah lainnya yakni Provinsi Kepulauan Buton, Konawe Timur dan Kota Raha yang mendapat restu dan diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenmggara.
Pada kunjungan DPD RI, di Pulau Kabaena, disebutkan bahwa keempat daerah di Sultra yang diusulkan oleh Pemprov, sudah sangat prospek untuk dijadikan Daerah otonom Baru.
"Yang pertama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah dan PP nomor 78 Tahun 2007 dalam kaitannya dengan pemekaran daerah, sudah terpenuhi baik secara tekhnis maupun administratif," kata Ketua Tim Komisi I DPD RI, Benny Ramdhani, Senin.
Menurut Benny, Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemda yang kaitannya dengan pemekaran daerah, akan dilakukan harmonisasi dengan PP nomor 78 Tahun 2007, khususnya terkait syarat tekhnis pemekaran, administrasi dan visi kewilayahan yang akan dibuatkan dalam desain besar penataan daerah pemekaran.
"Kami akan mengundang Menteri Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk membahas masalah tersebut dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat, setibanya kami di Jakarta," imbuhnya.
Memang pernah beberapa waktu lalu, lanjut Benny, bahwa Mendagri mengeluarkan pernyataan yang menurunkan semangat masyarakat dan membuat gejolak politik dalam negeri terkait Moratorium pemekatan.
"Namun setelah kami mengundang Mendagri untuk rapat dengar pendapat dan memperhatikan aspirasi masyarakat tentang keinginan mekar, akhirnya pernyataan moratoroum itu dicabut dan dinyatakan bahwa pemekaran harus tetap berjalan sebagaimana mestinya," urai Benny.
Lebih jauh Beni memaparkan bahwa Keempat daerah yang diusulkan untik dimekarkan tersebut, prosesnya dangat cepat. Usulan pemekaran keempat daerah itu dimasukkan ke DPD RI pada 12 Maret 2016 dan langsung digelar audiensi yang dihadiri oleh gubernur, bupati dan walikota se Sultra.
"Hanya Provinsi Sultra yang menghadirkan Gubernur, Bupati dan Walikotanya dalam audiensi dengan DPD terkait pemekaran, sementara daerah lainnya tidak ada yang seperti itu," tandas Benny.
Usai audiensi, kami segera membuat jadwal untuk melakukan kunjungan ke daerah yang diusulkan yaitu pada tanggal 17-20 April 2016.
Tim Komisi I DPD RI yang berkunjung tersebut masing-masing adalah Benny Rhamndani, Yusran Silondae, Jacob Easau Komigi, Nurmawati Dewi Bantilan dan M. Iqbal Parewangi beserta enam orang staf DPD RI.
Sementara Wakil Bupati Bombana Hj Masyura Iladamay yang juga Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Kabaena Kepulauan yang mendampingi Tim Komisi I DPD RI berharap agar semua proses dapat berjalan demgan baik, sehingga Kabaena dapat menjadi salah satu daerah yang mandiri.
