Jakarta (Antara News) - Sekitar 50-an tahun lalu, Indonesia, merupakan satu dari sejumlah negara di Asia dan Afrika yang bangkit mengusung semboyan yang terdengar asing di zamannya.
"Kemerdekaan adalah hak segala bangsa."
Di masa sejumlah bangsa yang memiliki keunggulan militer berlomba menjajah dan menguras sumber daya negara lain, Indonesia yang baru merdeka sekitar 10 tahun sudah berani turut menggagas ide besar itu.
Bagi sebuah negara yang pernah merasakan penderitaan dan hilangnya martabat di bawah pendudukan bangsa asing, mudah kiranya bersimpati pada kemalangan negara-negara yang sedang terjajah.
Dan kenangan buruk itu konon lekang dibingkai oleh waktu dan diabadikan dalam banyak ruang-ruang museum.
Berbekal kenangan dan kesadaran akan keadilan untuk semua, Indonesia dapat dibilang sebagai salah satu negara dengan rekam jejak yang tidak singkat untuk membantu rakyat Palestina memperoleh kembali kehormatannya, kemerdekaannya dan kebebasannya di tanah sendiri.
Isu tentang Palestina bisa dikatakan lekat dengan banyak aspek kehidupan di Indonesia sehingga wajar saja jika pada kampanye pemilihan umum presiden yang lalu, Presiden Joko Widodo juga merasa perlu menyampaikan dukungannya terhadap negara itu.
Terkait hal itu, anggota Komisi I DPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan bahwa pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, pada 6 hingga 7 Maret 2016 ini merupakan momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk membuktikan janji mendukung kemerdekaan Palestina.
Menurut dia, bukan hanya dukungan penuh, Indonesia juga harus komprehensif dalam memberikan dukungan terhadap Palestina.
Dukungan komprehensif yang dimaksud oleh Zainuddin adalah dukungan total dalam politik dan diplomatik untuk memerdekakan Palestina, seperti inisiasi roadmap menuju Palestina merdeka.
Selama ini, kata dia, dukungan yang diberikan Indonesia kepada Palestina lebih besar pada aspek kemanusiaan.
Dunia Islam yang terwakilkan dalam OKI, lanjut dia, juga harus tegas mendorong kemerdekaan Palestina yang hakiki, yaitu mendesak Israel keluar dari tanah-tanah Palestina yang dicaploknya sejak tahun 1948 dan bahkan mendesak dunia internasional memberikan sanksi terhadap Israel atas kejahatan kemanusiaan yang diperbuatnya selama ini.
"Bagaimana konsep Indonesia tentang Palestina merdeka? Seharusnya bukan sebatas lepas dari Israel, atau Israel tidak lagi meneror warga Palestina. Tapi Israel harus keluar dari tanah Palestina seluruhnya," kata dia, menegaskan.
Kalau sebatas mendukung Palestina merdeka tanpa konsep, hari ini saja Palestina tinggal Gaza dan Tepi Barat. Apakah maksudnya Palestina yang merdeka itu kedaulatannya hanya di Gaza dan Tepi Barat, kata anggota DPR asal daerah pemilihan DKI Jakarta itu mempertanyakannya.
Pernyataan Zainuddin tersebut memang telah lama menggelitik, yakni bila Palestina merdeka lalu apa prasyarat yang harus dipenuhi?
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin dalam wawancara ekslusif dengan Antara mengatakan bahwa negaranya mendukung kemerdekaan dan perdamaian di Palestina melalui solusi dua negara atau "two state solution".
Suara Galuzin yang negaranya mewakili anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota kelompok Kuartet Negosiasi Palestina-Israel --dua elemen penting penentu nasib ribuan rakyat Palestina-- itu lebih kurang mewakili rekan-rekannya.
"Kami percaya dan yakin bahwa solusi untuk masalah Palestina dapat diraih melalui solusi yang komprehensif dan berlaku jangka panjang, yakni 'two state solution' antara Palestina dan Israel," katanya.
Rusia merupakan salah satu dari 137 negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina dan telah memiliki hubungan diplomatik dengan negara yang kini dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas tersebut.
"Rusia mengakui pemerintahan otonomi Palestina dan Kedutaan Besar Palestina sudah ada di Moskow," kata Dubes Galuzin.
Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Presiden Jokowi berharap agar rakyat Palestina bersatu untuk membangun negerinya menuju kedaulatan dan persatuan antarfaksi.
Indonesia bahkan berencana meresmikan konsulat Kehormatan RI di Kota Ramallah, Palestina, untuk mempererat hubungan bilateral selain keberadaan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.
Kehadiran konsulat itu akan melengkapi upaya Indonesia dalam mempersiapkan kapasitas Bangsa Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, melalui pelatihan tata kelola pemerintahan yang baik, pendidikan, kepolisian, pertanian, dan keterampilan lainnya.
Menurut data pemerintah, hingga pada akhir 2014 lalu, Indonesia telah melakukan pelatihan pembangunan kapasitas bagi 10.000 warga Palestina di berbagai bidang.
KTT Luar Biasa OKI dihadiri olwh 55 perwakilan negara dan pemerintah OKI guna membahas dua dokumen soal Palestina dan al-Quds al Syarif (Kota Suci Jerusalem), yaitu dokumen resolusi dan deklarasi.
Dokumen resolusi akan berisi konfirmasi kembali negara-negara OKI dengan fokus Palestina dan Jerusalem yang menjadi lokasi Masjid Al-Aqsa.
Sementara itu, dokumen deklarasi akan lebih padat dan singkat, berisi mengenai langkah konkret ke depan untuk menindaklanjuti hal-hal yang disepakati oleh negara-negara OKI terkait dengan Palestina dan Jerusalem.
