Ramalah, Palestina (ANTARA) - Presiden Mahmoud Abbas menegaskan Palestina "tidak untuk dijual" dan menolak seruan apa pun untuk memindahkan rakyat Palestina.
"Palestina tidak untuk dijual," katanya seraya menegaskan kembali "posisi tegas Palestina bahwa tidak ada bagian wilayahnya -- termasuk Gaza, Tepi Barat, atau Yerusalem -- yang akan dilepaskan.
Pernyataan itu disampaikan Abbas di sela pertemuan Komite Sentral Fatah di Ramallah, Tepi Barat, Rabu, kata kantor berita Palestina, Wafa.
Abbas menekankan “pentingnya mematuhi legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab sebagai dasar bagi setiap resolusi politik atas masalah Palestina.”
Abbas menyambut baik pernyataan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed pada Rabu saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.
Dalam pertemuan itu, Zayed menolak tegas upaya pengusiran rakyat Palestina dari Jalur Gaza seraya menekankan pembangunan Gaza harus dihubungkan dengan jalan menuju perdamaian menyeluruh.
Komite Sentral Fatah juga menolak semua seruan pemindahan warga Palestina dari Gaza atau bagian mana pun dari tanah Palestina yang diduduki Israel.
Komite itu menekankan bahwa “rencana semacam itu ditakdirkan gagal, mengingat adanya penentangan yang jelas dari pihak-pihak Arab dan internasional, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum dan legitimasi internasional.”
Komite memuji keteguhan Yordania, Mesir, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya yang telah menolak upaya pengusiran warga Palestina atau melemahkan hak-hak sah mereka.
Inisiatif Perdamaian Arab yang diadopsi KTT Liga Arab di Beirut pada 2002 menyerukan pembentukan negara Palestina yang diakui dengan batas wilayah tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Seruan pembentukan negara Palestina itu merupakan imbalan atas pengakuan negara-negara Arab terhadap Israel dan normalisasi hubungan.
Namun, Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengisyaratkan bahwa ia akan "mengambil alih" Gaza dan memindahkan penduduknya guna membangun kembali wilayah kantong Palestina itu menjadi apa yang disebutnya "Riviera Timur Tengah."
Gagasan Trump itu ditolak keras dunia Arab dan negara-negara lain karena hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.
Sumber: Anadolu
