Sanur, Bali (Antara News) - Putra kedua Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yakni Muhammad Prananda Prabowo masuk dalam jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020 sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif.
"Prananda ini orangnya pendiam dan suka pada ekonomi kreatif," kata Megawati Soekarnoputri ketika mengumumkan struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020 di lokasi Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat.
Menurut Megawati Soekarnoputri, Prananda diberikan kesempatan untuk mengurusi bidang ekonomi kreatif yang akan semakin berkembang pada lima tahun ke depan.
Muhammad Prananda Prabowo adalah putra kedua Megawati Soekarnoputri dari pernikahan dengan suami pertamanya Letnan Satu Penerbang Surindro Supjarso.
Sementara itu, Puan Maharani juga menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan.
Menurut Megawati, Puan Maharani memiliki jabatan di stuktur DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020, tapi dalam operasionalnya akan nonaktif, karena menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Saya sudah izin dengan Presiden, meskipun berada di struktur partai tapi non-aktif," katanya.
Presiden kelima Republik Indonesia tersebut menjelaskan, Presiden Joko Widodo menetapkan syarat menteri kabinet tidak boleh merangkap jabatan di partai.
"Saya memberikan penjelasan, bahwa aktivis partai itu tidak bisa diberhentikan karena menyangkut dengan loyalitas dan dedikasi, tapi kegiatannya di partai bisa dinonaktifkan," katanya.
Pada saat mengumumkan struktur pengurus tersebut, Megawati menjelaskan, seleksi calon pengurus DPP PDI Perjuangan sudah dilakukan sejak lama mulai dari tingkatan terbawah hingga ke atas.
Dalam proses seleksi ini, Megawati meminta bantuan lembaga psikologi untuk melihat karakter, leadership, dan kecenderungan setiap orang.
Selain itu, kata Megawati, dirinya melihat loyalitas dan dedikasi, karena aktivis partai harus memiliki kedua kriteria tersebut.
Hasto Sekjen
Hasto Kristiyanto dan Olly Dondo Kambey ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020.
Kedua nama tersebut diumumkan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020, Megawati Soekarnoputri, saat mengumumkan susunan pengurus DPP PDI Perjuangan pada rapat paripurna III Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Jumat.
Hasto Kristiyanto sebelumnya menduduki jabatan wakil sekretaris jenderal dan menjadi pelaksana tugas sekretaris jenderal setelah jabatan tersebut ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang menjadi menteri dalam negeri.
Sedangkan Olly Dondo Kambey sudah menduduki jabatan yang sama di DPP PDI Perjuangan pada periode 2010-2015.
Ketika menyampaikan pengumuman tersebut, Megawati mengatakan bahwa Hasto sudah lama membantu dirinya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi.
Namun sebelum dipilih menjadi sekretaris jenderal, Megawati meminta komitmennya untuk tetap loyal dan tidak berkhianat kepada partai.
"Saya sudah mewanti-wantinya untuk selalu loyal dan jangan sampai menusuk dari belakang," katanya.
Sedangkan Olly Dondo Kambey tetap dipertahankan di posisi bendahara umum karena dia adalah salah satu penggerak organisasi agar terus berjalan.
Menurut dia, Olly Dondo sudah menunjukkan prestasi pada periode lalu, mampu membuat PDI Perjuangan terus bergerak.
"Dia juga telah menunjukkan prestasi, yakni PDI Perjuangan dapat membangun kembali kantor DPP di Jalan Diponegoro Jakarta," katanya.
Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Pramono Anung, di lokasi Kongres IV PDI Perjuangan menilai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan regenerasi kader melalui struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020.
Menurut Pramono Anung, regenerasi itu terlihat dari keputusan Megawati yang menempatkan dua putranya yakni, Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo, dalam struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020.
Usia Puan Maharani dan Prananda mulai matang untuk mengemban tanggung jawab di partai politik.
"Ini merupakan proses penggodokan bagi Puan Maharani dan Prananda. Saya yakin selama lima tahun sudah cukup bagi siapapun, termasuk Puan dan Prananda, untuk mengemban tanggung jawab di partai. Semuanya tergantung pada Ibu Megawati, karena dia yang tahu," katanya di lokasi Kongres IV PDI Perjuangan.
Menurut Pramono, kebutuhan PDI Perjuangan sebagai partai ideologis ke depan, mungkin berbeda dengan kongres partai lain.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, kata dia, tidak mengeluarkan uang sedikitpun, karena proses pemilihan ketua umum berlangsung secara musyawarah dan mufakat.
"Pola ini sangat baik untuk menghilangkan praktik politik uang," katanya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menilai, persoalan utama dalam penegakan demokrasi di Indonesia adalah maraknya praktik politik uang.
Menurut dia, apa yang dilakukan PDI Perjuangan dalam penyelenggaraan kongres dapat menjadi contoh bagi partai politik lain bahwa proses pemilihan ketua umum tidak harus mengeluarkan uang.