Ambon (Antara News) - Gubernur Maluku, Said Assagaff mengungkapkan Kementerian Perhubungan akan menarik semua kapal penumpang berbobot mati 500 DWT yang selama ini melayari rute perintis di daerah itu dan menggantinya dengan kapal berbobot mati 2.000 DWT pada 2016.
"Kementerian Perhubungan akan menggantinya dengan kapal penumpang berukuran lebih besar yaitu berbobot mati 2.000 DWT," kata Said Assagaff di Ambon, Senin.
Kepastian penarikan dan penggantian kapal perintis itu diketahui setelah gubernur mengikuti rapat kepala-kepala daerah dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Menurut Said, kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau serta cuaca buruk yang sering terjadi mengakibatkan pengoperasian kapal penumpang berukuran 500 DWT tidak maksimal dan rawan terkena bencana.
Ia menyebutkan dalam pertemuan dengan kepala negara di Istana Bogor, Gubernur Maluku telah menyampaikan persoalan tersebut dan mendapat perhatian serius pemerintah.
"Makanya kami melanjutkan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan dan rapatnya dipimpin langsung Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta para dirjennya," katanya.
Dalam pertemuan tersebut telah diambil kebijakan tentang rencana pergantian kapal penumpang yang ukurannya lebih besar agar bisa berimbang dengan kondisi cuaca di daerah ini.
Kementerian Perhubungan juga telah menetapkan anggaran untuk program pembangunan sektor perhubungan di Maluku sebesar Rp1,2 triliun.
"Keputusan ini merupakan sebuah kebijakan yang luar biasa karena kita dapat alokasi dana yang cukup besar dibanding Provinsi Maluku Utara yang hanya Rp500 miliar," ujar Said Assagaff.
Tol Laut
Gubernur menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui pengembangan pelabuhan Ambon sebagai salah satu kota strategis yang masuk dalam program tol laut, kata Gubernur Maluku Said Assagaff.
"Saya sampaikan kepada Presiden bahwa rakyat Maluku bangga dengan kebijakan tentang program kemaritiman terutama soal tol laut, tapi kami kecewa karena tol laut hanya sampai di Makassar (Sulsel) dan lompat ke Sorong, lalu Provinsi Maluku hanya dilewati," katanya di Ambon, Senin.
Mendengar penjelasan seperti itu, katanya, Kepala Negara langsung meresponsnya dan menyatakan Ambon masuk dalam program tol laut sehingga jalurnya dari bagian barat dan tengah tidak terputus langsung ke Papua.
Dia menjelaskan usulan itu disampaikan saat berlangsung pertemuan para kepala daerah dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor.
"Saya langsung perintahkan Ketua Bappeda Maluku segera berkoordinasi karena akan ada perombakan di Bappenas terkait program tol laut, di mana Kota Ambon juga dijadikan salah satu pintu strategis," ujarnya.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga datang ke Ambon dan melihat pelabuhan laut yang ada, sehingga rencananya dilakukan perombakan besar-besaran terhadap Pelabuhan Yos Soedarso Ambon.
Mempertimbangkan letak geografis Maluku yang cukup strategis dan berada di persimpangan jalur perhubungan laut maupun udara, katanya, maka daerah itu akan dijadikan jalur penerbangan internasional.
Ia mengatakan Kemenhub telah menyetujui jalur penerbangan dari Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat menuju Dariwn, Australia.
"Makanya kami juga mengusulkan ke Menhub untuk membuka jalur penerbangan dari Davao (Filipina)-Ternate (Maluku Utara)-Ambon-Samulaki dan Darwin (Australia)," katanya.
