Palu, (Antara News) - Realisasi penerimaan daerah pada tiga pos utama dalam APBD Sulawesi Tengah tahun anggaran 2013 mencapai Rp2,13 triliun atau melampaui target yang ditetapkan Rp2,09 triliun.
"Berbagai kebijakan kita dalam meningkatkan pendapatan ternyata sukses mendongkrak penerimaan tanpa menimbulkan resistensi di masyarakat," kata Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola di Palu, Selasa.
Menurut dia, penerimaan asli daerah (PAD) bisa direalisasikan sebesar Rp663 miliar di atas target Rp653 miliar sedangkan penerimaan dana pembangunan Rp1,160 triliun dari target Rp1,149 triliun.
Sementara pos penerimaan lain-lain hanya bisa direalisasikan Rp309,7 miliar dari rencana Rp326 miliar.
Beberapa kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan antara lain revisi perda pajak dan retribusi daerah serta penerapan pajak progresif pada obyek-obyek pajak yang tidak menimbulkan resistensi masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sulteng terus mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkontribusi lebih besar ke kas daerah serta penetapan dan penguatan sistem kelembagaan dan penerimaan daerah.
Gubernur menyebutkan bahwa lewat kerja sama dengan BPK, pihaknya mampu menggali sumber-sumber PAD yang belum dioptimalkan sepeti pada pos pajak kendaran bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Terkait realisasi anggaran/pembiayaan, gubernur menyebutkan realisasi mencapai Rp2,145 triliun atau 95 persen dari rencana Rp2,275 triliun.
Pembiayaan ini, katanya, diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kepada masarakat, pembangunan infrastrktur yang langsung berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, pelyanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai aktivitas untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Ekonomi kita 2013 tumbuh 9,38 persen, lebih tinggi dari 2012 9,27 persen dan tertinggi kedua di Indonesia setelah Papua," ujarnya,
Jumlah penduduk miskin, kata Longki, berhasil ditekan dari 14,9 persen tahun 2012 menjadi 14,32 persen pada 2013.
Inflasi berhasil ditekan menjadi 7,5 persen, index gini 0,40 poin yang berarti pemerataan pendapatan antarindividu lebih baik dan nilai tukar petani berada di atas angka 100 yakni 102,29.
