Gubernur Sultra Minta SKPD Tidak Urus Tender

Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, meminta para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerah itu agar tidak lagi mengurus tender proyek karena sudah ada lembaga tersndiri yang ditugaskan.

"Kita sudah memiliki badan yang mengurus tender proyek yang disebut Biro Layanan Pengadaan (BLP) Sultra yang akan melakukan secara elektonik," katanya.

Menurut dia, dengan adanya BLP yang akan melakukan pelelangan setiap proyek secara elektronik dan online, maka ini akan menghindarkan pejabat dari unsur kolusi dan nepotisme. "Ini juga akan menghindarkan kita dari panggilan KPK atau menegak hukum lain," katanya.

Disebutkannya, layanan pengadaan secara elektronik yang dilakukan oleh LPSE selama ini telah menjamin transparansi dan menciptakan akuntabilitas serta efisiensi.

Pada tahun 2013 katanya, sebanyak 18 SKPD telah melakukan pengumuman lelang melalui LPSE terdiri dari 356 paket dengan total anggaran Rp493,92 miliar. "Efisiensi lelang dari paket-paket pekerjaan tersebut mencapai Rp11,49 miliar," katanya.

Sementara untuk tahun 2014 ini, seluruh SKPD telah menyampaikan RUP total 4.191 paket dengan total anggaran Rp739,86 miliar. "Pelelangan sepenuhnya dilakukan oleh Biro Layanan Pengadaan yang baru dibentuk 2014 ini," katanya.