Jakarta (Antara News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengatakan penghematan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebaiknya digunakan untuk membangun infrastruktur agar berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Untuk di perkotaan adalah membangun sarana dan prasarana transportasi, dan di luar Pulau Jawa itu membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang bisa mempermudah investor atau investasi masuk ke daerah itu," kata Laode Ida seusai memimpin Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks DPR/MPR Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan pengurangan anggaran subsidi BBM yang digunakan untuk infrastruktur akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kawasan. Sebab jika pemerintah mampu menciptakan investasi publik dengan membangun infrastruktur maka investasi swasta akan datang untuk mengembangkan daerah.
"Investasi swasta akan datang kalau infrastruktur baik karena secara tidak langsung tercipta insentif bagi investor berupa dukungan infrastruktur itu," kata dia.
Di sisi lain, dia menilai kenaikan harga BBM harus diikuti dengan upaya memperbaiki transportasi publik sehingga meskipun nanti terjadi pengurangan subsidi namun tetap akan ada jalan keluar bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan transportasi publik.
Terkait wacana pemerintah menunda kenaikan harga BBM bersubsidi hingga pembahasan APBN Perubahan (APBNP 2013), menurut Laode hal itu sudah tepat dilakukan untuk mencegah gejolak yang mungkin terjadi di dalam kondisi sosial-politik saat ini.
"Pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda kenaikan harga BBM saya kira sudah tepat dan kondisional untuk saat ini guna mencegah gejolak yang mungkin timbul," kata Laode Ida.
Dia menjelaskan tepatnya penundaan itu disebabkan kondisi sosial-politik saat ini agak rawan untuk disikapi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pertama, kata dia, Indonesia sedang mengalami tahun politik, di mana menurut dia, panasnya suhu politik akan mempengaruhi dinamika kepentingan di tingkat elit maupun di arus bawah.
"Sehingga kalau menaikkan BBM itu potensi gejolak," ujarnya.
Kedua, lanjut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah-tengah fakta ditundanya kenaikan upah buruh, akan semakin menyulut emosi buruh.
"Upah buruh kan ditunda kenaikannya, sehingga itu juga akan mempengaruhi emosi buruh dan pekerja, tidak hanya di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia. Dengan kenaikan harga bbm akan meningkatkan eskalasi gejolak, akibat tekanan-tekanan ekonomi yang muncul di tengah pendapatan buruh yang masih belum meningkat," kata Laode.
Terkait wacana pemberlakuan kenaikan BBM bersubsidi secara satu harga atau dua harga, Laode mengatakan perlu dilakukan kalkulasi atau perhitungan terlebih dulu mengenai keuntungan dan kerugian masing-masing opsi.
"Saya kira perlu dikalkulasi dulu untung rugi satu harga atau dua harga. Yang perlu coba dilakukan sebenarnya bagaimana pengguna kendaraan pribadi bisa lebih sedikit," ujar dia.
Lebih jauh dia mengatakan wacana dua harga BBM yang sempat digulirkan pemerintah belum matang dipersiapkan sehingga belum tepat diimplementasikan saat ini.
"Kalau wacana dua harga itu saya kira belum tuntas disimulasikan. Kalau harga BBM ada dua, itu perlu simulasi, termasuk penentuan di mana SPBU yang subsidi dan mana yang tidak disubsidi. Sekarang ini hal itu belum disimulasikan, baru sekedar konsep yang tiba-tiba muncul tahun ini sehingga rawan ketidakpastian pelayanan, dan mungkin juga manipulasi-manupulasi kendaraan dalam mengisi BBM," katanya.
Selasa ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan
keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi menunggu kesiapan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat.
"BBM akan dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap," kata Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa.
Kepala Negara mengatakan pemerintah menginginkan ketika berlaku harga BBM subsidi yang baru maka kompensasi bagi masyarakat miskin dapat langsung disalurkan sehingga tidak ada jeda waktu.
"Tidak boleh ada gap waktu, maka tergantung dana kompensasi siap, pemerintah sudah menyiapkan rencananya. Rencana kami apa saja, berapa lama, akan segera disampaikan ke DPR dalam bentuk RAPBN-P 2013," kata Presiden.
Kepala Negara mengharapkan pembahasan RAPBN-P 2013 dengan DPR dapat selesai pada Mei mendatang sehingga dana kompensasi sudah tersedia dan kenaikan harga BBM bersubsidi akan diberlakukan.
"Pemerintah berharap agar pembahasan APBN-P ini bisa dipercepat, saya berharap kita bisa berkonsultasi, saya ingin bulan Mei ini pembahasan APBN-P ini selesai karena ada 'sense of urgency', termasuk kompensasi bagi mereka yang memerlukan," katanya.
Dalam sambutannya di depan seluruh peserta Musrenbangnas, Presiden mengatakan pengurangan subsidi bahan bakar harus dilakukan untuk mengurangi beban anggaran dan juga menjaga kesehatan fiskal.
Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi BBM Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.
Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kiloliter dan mengganggu fiskal, apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun.
Sempat bergulir sejumlah opsi pengendalian BBM dari pemerintah antara lain membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil pribadi, kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus penyediaan BBM jenis baru seharga Rp7.000 per liter, kenaikan BBM Rp6.500-Rp7.000 per liter hanya bagi mobil pribadi, dan kenaikan BBM secara merata dengan kisaran harga di bawah Rp6.500 per liter.
Pemerintah sempat mengisyaratkan kecenderungannya mengambil kebijakan kenaikan BBM dengan harga di bawah Rp6.500 per liter bagi seluruh kendaraan.
