Mamuju
(ANTARA Sulsel) - Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Drs.H. Suhardi Duka,
berharap masyarakat yang ada di daerah otonom baru (DOB) Kabupaten
Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, tidak terprovokasi dengan berbagai isu
yang bermunculan pasca penundaan pelantikan pejabat karateker oleh
Kementerian Dalam Negeri.
"Baru saja saya kumpulkan para camat, lurah dan para tokoh
masyarakat yang ada di daerah Mamuju Tengah (Mateng). Ini kami lakukan
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penundaan
pelantikan pejabat bupati karateker Mateng," kata Suhardi Duka di
Mamuju, Sabtu.
Sebab, kata dia, masyarakat di daerah itu mulai cemas dengan tertundanya pelantikan pejabat karateker di wilayah Mateng.
"Dalam kondisi sekarang ini saya belum bisa mengambil kesimpulan
apa yang harus kami lakukan karena di ain sisi masyarakat dan para tokoh
pejuang KAP Mateng menghendaki agar Sekda Mamuju, Habsi Wahid, menjadi
pejabat karateker di Mateng," ungkapnya.
Menurutnya, dirinya sudah mengajukan pejabat karateker sesuai
dengan kewenangannya, hanya saja Mendagri menunda pelantikan pejabat
bupati karateker Mateng dan 11 DOB lainnya.
Salah satu upaya untuk menenangkan masyarakat di Mateng, kata dia,
dirinya akan tetap membangun komunikasi dengan gubernur terkait
penempatan pejabat karateker Mateng.
"Langkah persuasif akan tetap saya lakukan. Terkecuali, jika
pertimbangan saya selaku bupati tak lagi didengar oleh gubernur,"
ungkapnya.
Sementara itu Ketua Aksi Pembentukan (KAP) Mateng, H.Aruchul Thahir
menyampaikan, penempatan pejabat karateker di Mateng harus mengakomodir
aspirasi masyarakat.
"Bupati Mamuju telah melaksanakan kewajibannya untuk mengusulkan
pejabat karateker yakni Habsi Wahid yang saat ini menjabat Sekda
kabupaten Mamuju. Hanya tambahan dua orang pejabat Pemprov yang
diusulkan ke Mendagri tanpa melalui pertimbangan bupati," katanya.
Sehingga, kata dia, jika bukan Habsi Wahid yang menjadi pejabat
karateker maka otomotis penempatan karateker ke Mateng dinilai cacat
hukum karena dua nama usulan gubernur tanpa ada pertimbangan bupati.
"Kami harapkan agar gubernur bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat
Mateng terkait penempatan pejabat karateker. Kami tidak hendaki ada
gesekan antara masyarakat karena adanya kepentingan," ujarnya.