Jakarta (Antara News) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) masih rendah karena anggaran yang dialokasikan dalam APBD semakin mengecil.
"Dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata program TMMD ini mengalami reduksi dan degradasi yang cukup signifikan, efektivitas kegiatan cenderung menurun," kata Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Teknis TMMD ke-90 di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, semakin mengecilnya besaran anggaran yang dialokasikan dalam APBD menunjukan bahwa pemda tidak memprioritaskan kegiatan TMMD dalam penyusunan APBD.
Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman pemda terhadap regulasi atau aturan yang berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2008 tentang Hibah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari APBD dan kemudian diubah menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.
Menurut Gamawan, Permendagri itu antara lain mengatur kriteria penerima hibah dan bansos. Penerima hibah dan bansos harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dengan melihat skala prioritas.
"Dalam Permendagri disebutkan mekanisme penganggaran hibah dan bansos adalah pengajuan proposal bansos yaitu anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah yang kemudian menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan," katanya.
Selanjutnya, kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD inilah yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bansos dalam rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran bansos berupa uang dan/atau barang.
Pada kesempatan itu, Mendagri mengatakan untuk meningkatkan percepatan pembangunan di perdesaan dan wilayah kumuh perkotaan, diperlukan adanya dukungan dari seluruh komponen bangsa melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
"Agar percepatan pembangunan di pedesaan melalui program TMMD dapat terwujud, perlu adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk penyiapan anggaran APBD dan APBN," katanya.
Ia menambahkan, dalam penganggaran melalui APBD perlu mempedomani aturan perundang-undangan yang berlaku. "Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi agar program TMMD ke depan dapat disinergikan dengan program-program lainnya," katanya.
Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Moeldoko mengatakan program TMMD bertujuan untuk meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan yang tergolong sebagai daerah miskin/tertinggal, daerah terpencil/terisolir, daerah perbatasan/pulau-pulau kecil terluar, daerah kumuh perkotaan yang belum tersentuh oleh pembangunan, dan daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.
TMMD juga untuk meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional melalui kegiatan yang terintegrasi dengan seluruh komponen masyarakat secara berkesinambungan.
Sasaran kegiatan TMMD ke-90 dibagi atas sasaran fisik dan nonfisik. Untuk sasaran fisik antara lain pembangunan jalan sepanjang 270.999 meter, pembangunan jembatan sebanyak 68 unit, pembangunan irigasi sepanjang 16.450 meter, pembangunan gorong-gorong 100 unit, rehab rumah ibadah 45 unit, rehab sekolah enam unit.
Selain itu, rehab rumah tinggal layak huni sebanyak 208 unit, pembangunan kantor/balai desa 16 unit, pembangunan poskamling 52 unit, pembangunan unit sanitasi 63 unit, serta merehabilitasi sarana prasarana yang rusak di daerah akibat tertimpa bencana alam, meningkatkan sarana prasarana wilayah yang berada di pedesaan berupa infrastruktur, fasilitas umum dan sosial.
Sedangkan untuk sasaran nonfisik yakni meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat, kesadaran bela negara, penegakan hukum, disiplin nasional, dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, seperti pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, dan keluarga berencana.
Kegiatan TMMD ke-90, kata Moeldoko, berlangsung selama 21 hari, mulai tanggal 14 Mei hingga 3 Juni 2013 yang kegiatannya tersebar di 61 kabupaten/kota, di 67 kecamatan dan di 104 desa di seluruh Indonesia, dengan melibatkan personel TNI sebanyak 61 SSK, dengan 61 sasaran TMMD yang tersebar di 13 Kodam.
Adapun anggaran yang digunakan dalam kegiatan TMMD ke-90 ini merupakan anggaran APBN sektor pertahanan dan dana hibah dari pemda yang menjadi sasaran TMMD.
