Jakarta (Antara News) - Perum LKBN ANTARA mendapat tawaran untuk melakukan akuisisi dua badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Balai Pustaka dan PT Percetakan Negara.
"Ini merupakan tawaran dari Kementerian BUMN," kata Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Saiful Hadi, pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, di Gedung MPR/DPD/DPD RI, Jakarta, Selasa.
RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita.
Menurut Saiful Hadi, terhadap PT Balai Pustaka saat ini masih dalam proses, sedangkan terhadap PT Percetakan Negara masih dalam kajian.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan apresiasi kepada Perum LKBN ANTARA yang akan melakukan akuisisi terhadap PT Balai Pustaka da PT Percetakan Negara.
Menurut dia, tawaran tersebut bukan sesuatu yang buruk tapi perlu dipertimbangkan secara matang dan jangan cepat-cepat mengambil keputusan.
"PT Percetakan Negara jika distrukturisasi dan dibuat manajemen baru, bukan tidak mungkin menjadi sumber penghasilan," kataya.
Menurut Agus Giumiwang, Perum LKBN ANTARA sebagai media negara yang menjadi corong negara, tugas dan fungsinya sama dengan TVRI dan RRI.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, Komisi I DPR RI saat ini sedang menyusun drat RUU tentang TVRI dan RRI.
"Selama ini TVRI dan RRI berstatus sebagai lembaga penyiaran pemerintah," katanya.
Menurut dia, nantinya pada pembahasan RUU tentang TVRI dan RRI bukan tidak mungkin menyebut-nyebut soal Perum LKBN ANTARA dan bahkan ada yang mengusulkan ANTARA juga menjadi lembaga penyiaran publik.
Jika usulan tersebut disetujui dan Perum LKBN ANTARA sudah mengakuisisi PT Balai Pustaka dan PT Percetakan Negara, menurut dia, maka tugas Perum LKBN ANTARA akan semakin berat.
