Kendari (ANTARA) - Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (purn) Andi Sumangerukka berkomitmen untuk melanjutkan kembali regulasi Data Desa Presisi yang digagas oleh Penjabat (Pj) Gubernur Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto.
"Regulasi ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Desa Presisi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sultra," kata Andi Sumangerukka usai melakukan serah terima jabatan di Kendari, Sultra, Senin.
Dia menyebutkan bahwa Perda tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dalam pemutakhiran data desa secara presisi untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis data.
Andi Sumgangerukka menjelaskan bahwa dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah dapat memastikan pembangunan yang lebih terarah serta menjamin terpenuhinya lima hak konstitusional rakyat, yakni hak atas sandang, pangan, dan papan, serta hak atas pendidikan dan kebudayaan.
Kemudian, hak atas kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, hak atas kehidupan sosial serta perlindungan hukum dan hak asasi manusia, serta hak atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.
“Kami akan melanjutkan regulasi Data Desa Presisi yang telah dirancang di masa kepemimpinan Pak Andap,” ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya mengajak seluruh seluruh pihak, termasuk bupati dan wali kota di Sultra, untuk tetap fokus pada tantangan ke depan dan tidak terpaku pada perbedaan di masa lalu.
Sebab, kerja sama antara semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun daerah yang lebih maju.
“Mari kita bersama-sama membangun Sulawesi Tenggara dengan semangat kebersamaan. Jangan melihat ke belakang, tetapi fokus ke depan menghadapi tantangan yang ada. Kita semua harus berkontribusi untuk kemajuan daerah ini,” ungkap Andi Sumangerukka.
Andi Sumangerukka juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Andap dalam menjaga stabilitas daerah, terutama dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang berlangsung aman dan kondusif.
