Kendari, (ANTARA) - Komisi IV DPR-RI melakukan dialog dengan masyarakat penerima manfaat raskin di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Rabu.
Ketua Tim Komisi IV DPR-RI, H. M Romahurmusy, mengatakan, kunjungan kerja di Kota Kendari, dalam rangka mendegar langsung permasalahan dari masyarakat sebagai penerima raskin.
Tim Komisi IV DPR-RI, yang beranggotakan tujuh dari 12 orang itu, juga hadir diantaranya Siswono Yudo Husodo politisi dari Partai Golkar dan beberapa anggota lainnya.
Hadir mendampingi Tim Komisi IV, yakni Direktur Perencanaan Pengembangan Usaha (Dirut-PPU) Bulog Pusat, Abdul Karim Pati, dan beberapa direktur dari Departemen kementerian yang terkait langsung di bawah pengawasan komisi IV DPR-RI.
Dalam dialog tersebut, beberapa masyarakat penerima raskin di Kota Kendari seperti Ny, Katarina dari Kelurahan Ponggaloba Kecamatan Kendari mengharapkan, agar beras raskin yang diterima selama ini bisa dinaikkan volumenya, karena jumlahnya dinilai masih kurang.
"Kalu boleh dari 15 kilogram per bulan dinbaikkan menjadi 20 kilogram," ujar Katarina yang dalam satu keluarganya terdapat sembila jiwa.
Hal senada diamapikan Lantana (50), warga dari Kelurahan Langgilowu Kecamatan Kendari Barat mengatakan, bantuan raskin yang selama ini diterima mutunya sudah cukup memadai dan memenuhi standar.
"Beras yang kami terima selama ini, kualitasnya sudah cukup bagus. Beda dengan beberapa tahun lalu, selain kualitas rendah juga ada yang berjamur," ujar, disambut tawa masyarakat yang hadir dalam dialog terbuka itu.
Dialog terbuka yang diselenggarakan di halaman gudang milik Dolog Sulawesi Tenggara itu, sebelumnya dilaporkan Kepala Divre Bulog, Imran Abdullah bahwa, hingga saat ini paku beras raskin yang ada di gudang saat ini masih cukup memadai.
"Khusus yang ada di gudang utama Dolog Kota Kendari ini, stok beras saat ini melebih 8.700 ton atau melebihi kapasitas daya tampung yang biasanya hanya mampu menampung beras 6.500 ton," katanya.
Tanpa menyebut paku raskin untuk masyarakat penerima raskin tersebut, namun menurut dia dari seluruh kabupaten kota di Sultra, semuanya memiliki cadangan beras untuk memenuhi beberapa bulan kedepan.
Anggota Komisi IV DPR-RI lainya, Siswono yudo Husodo mengatakan, pengadaan beras baik itu kebutuhan masyarakat miskin maupun untuk masyarakat umum, sebaiknya diadakan di daerah sendiri.
"Kalau produksi beras di daerah sudah cukup memadai, untuk apa kita harus mendatangkan beras dari luar daerah. Selain biaya tinggi, juga bagi petani setempat akan lebih cepat mendapatkan hasil dari penjualan beras ataupu masih dalam bentuk gabah," katanya.