Kendari (ANTARA News) - Lima Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggagas lahirnya ide konvensi masyarakat sipil sebagai alternatif rekrutmen kepala daerah dan pendidikan politik warga di daerah itu.
Kelima LSM itu adalah Perkumpulan Jurdil Sultra, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), YPSHK, The Constructive dan Media Informasi dan Pendidikan Rakyat (Medikra).
Koordinator Jurdil Sultra, Erwin Usman, yang mewakili lembagai tersebut, di Kendari, Jumat, mengatakan, konvensi masyarakat sipil bertujuan sebagai media belajar dan proses pendidikan politik bagi masyarakat sipil, di mana proses pendidikan ini menempatkan rakyat sebagai subyek langsung yang memiliki kedaulatan atas hak-hak politik.
"Konvensi masyarakat sipil ini merupakan sebuah gagasan yang lahir dari pemikiran sejumlah non goverment organization (NGO) di Kota Kendari," katanya.
Menurutnya, program ini disusun setelah melalui serangkaian diskusi dan analisis berbagai hasil kajian oleh berbagai lembaga yang konsen dengan pemilu seperti DEMOS, JPPR, PERLUDEM, CETRO, PUSKAPOL UI dan Yayasan TIFA.
"Selain itu, gagasan ini juga telah dimatangkan di tingkat lokal Kendari dengan melakukan serangkaian putaran diskusi dengan melibatkan berbagai kalangan seperti akademisi, media dan pengurus parpol," katanya.
Ia menjelaskan, yang melatar belakangi ide ini adalah pengalaman pemilu kepala daerah diberbagai daerah menunjukan bahwa dalam tahapan pencalonan kepala daerah, rakyat sebagai pemegang kedaulatan sama sekali tidak memiliki akses untuk terlibat.
"Proses rekruitmen calon kepala daerah melalui jalur politik hanya menjadi domain para elit politik. Rakyat pemilih hanya diposisikan sebagai obyek dan disodori daftar nama calon kepala daerah melalui transaksi diinternal elit politik," katanya.
Akibatnya, kata Erwin, kontrak politik yang dibuat pun bukan kontrak politik antara calon kepala daerah dengan rakyat tetapi antara calon kepala daerah dengan partai politik.
"Proses rekrutmen yang tertutup dan transaksional ini menyebabkan partai politik mengabaikan rekam jejak dan visi misi calon yang diusung," katanya.
Ia menjelaskan, program konvensi masyarakat sipil ini diharapkan akan mendorong partisipasi pemilih dalam tahapan rekrutmen kepala daerah sekaligus melakukan pendidikan politik warga negara sebagai jalan untuk mewujudkan kekuatan rakyat sebagai kekuatan pemilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari periode 2012-2017.
"Salah satu output yang bisa dihasilkan nantinya adalah lahirnya rekomendasi hasil konvensi tentang kriteria dan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari pada pilkada 2012 mendatangg," pungkasnya.(Ant).
