DKI Jakarta berbenah usai dihantam gelombang protes

Jakarta (ANTARA) - Aroma sisa-sisa benda terbakar di halte bus Transjakarta Senen, Jakarta Pusat, masih tercium pada Senin pagi di awal September 2025. Sebagian coretan pun masih terpampang nyata dan petugas kebersihan berusaha menutupinya dengan cat. Sebagian lantai halte berwarna kehitaman dengan puing-puing bangunan yang hancur di atasnya.

Inilah salah satu saksi bisu atas unjuk rasa masyarakat dari berbagai elemen di beberapa titik wilayah Jakarta, terkait penolakan kenaikan gaji anggota DPR RI, yang diwarnai tindak anarki oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Mereka merusak hingga membakar fasilitas umum seperti halte bus, lampu lalu lintas, dan kamera pengawas (CCTV). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat setidaknya ada 18 lampu lalu lintas di 18 lokasi yang rusak.

Pintu masuk Stasiun MRT Istora Mandiri juga ikut dirusak, begitu juga sembilan halte Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta yang dirusak dan menjadi sasaran aksi vandalisme.

Tujuh halte BRT bahkan dibakar termasuk Halte Polda Metro Jaya, Senen Sentral, Senayan Bank DKI, dan Gerbang Pemuda.

Berbicara kerugian, angkanya sudah melebihi Rp50 miliar. Kerugian akibat kerusakan infrastruktur MRT Jakarta misalnya, mencapai sekitar Rp3,3 miliar, Transjakarta kurang lebih Rp41,6 miliar, sementara kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya sekitar Rp5,5 miliar.

Jumlah kerugian dan kerusakan fasilitas umum ini mengingatkan pada aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja yang berujung ricuh pada Oktober 2020. Saat itu, Pemprov DKI mencatat kerusakan mencapai Rp65 miliar termasuk halte Transjakarta, pos polisi, lampu lalu lintas, papan separator, pot, dan tanaman.

Selain kerusakan fasilitas umum, sampah juga menjadi sorotan. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengemukakan selama dua hari saja yakni 28-29 Agustus 2025, terdapat 130 meter kubik sampah anorganik atau setara dengan 28,63 ton yang dikumpulkan.

Mengetahui dampak unjuk rasa ini, Gerakan Gotong Royong #JagaJakarta pun diadakan, melibatkan seluruh perangkat wilayah, mulai dari wali kota, camat, hingga lurah, mengikuti kerja bakti di wilayahnya masing-masing.

Gerakan pembersihan ini juga diikuti Pasukan Pelangi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pasukan Biru dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) turut membersihkan saluran air, sementara Pasukan Kuning dari Dinas Bina Marga memperbaiki infrastruktur jalan.

Pasukan Oranye dan Hijau dari Dinas Lingkungan Hidup serta Pasukan Hijau dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membersihkan sampah dan merapikan taman.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjaga ketertiban, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) membantu penyemprotan, serta Pasukan Oranye dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan menjadi garda terdepan dalam setiap upaya pembersihan.

Seluruh area yang terdampak aksi massa dibersihkan dari tumpukan sampah, sisa-sisa spanduk, hingga puing-puing bekas perusakan fasilitas umum.

Taman-taman kota yang sempat rusak atau kotor kembali dirapikan dan ditata agar kembali indah dan hijau.

Kanstin jalan yang kotor atau pudar warnanya dicat ulang untuk mengembalikan kerapian estetika kota.

Lalu, dilakukan penyemprotan di lokasi-lokasi yang terdapat sisa bara dan abu bekas bakaran untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran susulan dan membersihkan kotoran.

Sementara pos polisi dan halte bus yang rusak akibat pembakaran segera dibersihkan dan dipersiapkan untuk perbaikan lebih lanjut.

Upaya perbaikan fasilitas umum sedang dilakukan dan ditargetkan maksimal 9 September 2025 rampung, kata Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sempat meninjau dan ikut mengecat ulang halte bus yang dibakar di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Senin (1/9).

Kala itu, pria yang akrab disapa Bang Doel itu mengenakan kaos oranye bertuliskan "Jaga Jakarta". Sesekali dia menyapa warga yang ikut dalam gerakan pembersihan dan berswatoto dengan mereka.

Rano mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat yang terlibat termasuk pengemudi ojek daring, siswa sekolah menengah atas, dan peritel.

Menurut dia, kegiatan gerakan cepat dan serentak membersihkan ruang kota ini menjadi upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta.

Adapun fokus lokasi kegiatan gotong royong kala itu mencakup Halte Senen Sentral, Halte Senen Toyota Rangga, dan kaki-kaki Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Sebanyak 215 orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi dalam program kerja bakti dan pemulihan ruang bersama merupakan terapi sosial kolektif itu.

Mereka terdiri atas 75 petugas PPSU, 50 pengemudi ojek daring, 50 pedagang dari Perumda Pasar Jaya, 25 pelajar, dan 15 alumni STM.

Di sela kegiatan, Rano mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendukung semua aspirasi masyarakat dan mengizinkan setiap lapisan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, asalkan tetap menjaga situasi tetap kondusif, tanpa melakukan aksi vandalisme.

"Kalau ada yang mau nyampein unek-unek, mau nyampein protes, silakan. Hanya saya berharap, Pak Gubernur juga berharap, mudah-mudahan fasilitas kita jangan dirusak. Yang rugi kita, yang paling banyak ruginya adalah waktu, bukan hanya biaya," kata Rano.

Di lain sisi, aparat penegak hukum juga bergerak, memburu pelaku anarki saat demo pekan lalu. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan sudah menangkap total 1.240 orang.

Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan, dari jumlah ini sebanyak 22 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba, dengan rincian 14 positif sabu, tiga positif ganja, dan lima positif benzoat.

Kapolda menyatakan siap menindak tegas segala tindakan anarkis, termasuk perusakan fasilitas umum. Namun bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara damai, pihaknya tetap mempersilakan.

Tak hanya pendemo anarki, tujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya yang terlibat dalam insiden terlindasnya pengemudi ojol kala aksi demo di kawasan Pejompongan juga ditangkap.

Mereka dinyatakan melanggar kode etik profesi kepolisian dan menjalani penempatan khusus di Divisi Propam Polri selama 20 hari ke depan terhitung mulai 29 Agustus sampai dengan 17 September.

Aksi unjuk rasa yang diwarnai tindak anarki, menyebabkan kerusakan fasilitas umum apalagi menelan korban jiwa, memang disayangkan. Selain menguras biaya perbaikan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat umum dalam berkegiatan pun harus menjadi korban. Siapa berani ke Jakarta kalau situasinya tak kondusif?

Senada dengan imbauan Wagub Rano, menyampaikan pendapat di muka umum dipersilakan namun tetap menjaga situasi dan fasilitas umum di sekitar. Semoga penyampaian aksi yang damai tetap didengar sang pemegang kebijakan.