Kendari (ANTARA) - Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna Barat memastikan memperkuat layanan dan informasi publik guna memastikan pelayanan berjalan optimal, responsif, dan transparan kepada masyarakat.
Kepala Subbagian Tata Usaha BPN Mubar Wa Ode Nurlin mengatakan langkah itu menjadi bagian dari komitmen pihaknya dalam menindaklanjuti arahan Kementerian ATR/BPN yang menekankan pentingnya pelayanan berbasis kebutuhan serta ekspektasi masyarakat di daerah.
"Arahan ini telah disampaikan Wakil Menteri ATR/BPN Bapak Ossy Dermawan yang kami ikuti dalam sosialisasi penguatan strategi komunikasi, informasi publik, dan layanan pengaduan yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara online," kata Nuslin di Muna Barat, Selasa.
Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta optimalisasi kanal komunikasi publik agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Dengan pendekatan itu, Kantor Pertanahan Muna Barat berharap bisa membangun kepercayaan masyarakat dan menghadirkan layanan agraria yang profesional, terbuka, dan menjangkau seluruh lapisan warga.
Diketahui, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menyampaikan peran strategis kementerian mengatur tata ruang dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah di seluruh Indonesia.
"Informasi publik dibutuhkan, bukan hanya bersifat informatif, tapi bisa lebih dari itu, sehingga sedikit demi sedikit membangun kepercayaan masyarakat, bisa menjadi jembatan antara negara-rakyat," kata Ossy saat membuka sosialisasi tersebut.
Menurutnya, sebesar apapun capaian lembaga akan sia-sia jika tidak dikomunikasikan secara tepat, karena publik tetap bisa memiliki prasangka buruk tanpa informasi yang jelas dan meyakinkan.
Ia menyampaikan informasi publik seharusnya bukan hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dengan menjadi jembatan antara negara dan rakyat melalui narasi yang menyentuh kebutuhan nyata publik.
Ossy menilai komunikasi publik kementerian masih berjalan dua sisi dan belum terintegrasi strategis, sehingga sosialisasi harus dilakukan secara berkala untuk melawan persepsi keliru terhadap informasi yang sebenarnya benar.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis menekankan pimpinan satuan kerja tidak hanya memastikan program berjalan, tetapi juga wajib menyampaikan isu-isu positif kepada masyarakat.
"Oleh karena itu kita perlu memiliki strategi komunikasi yang baik untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," kata Harison dalam
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi menegaskan pentingnya peran kehumasan daerah sebagai perpanjangan tangan kementerian dalam menyampaikan informasi publik secara jelas dan mudah dipahami.
Ia mendorong agar petugas di daerah mampu mengelola pelayanan publik secara efektif, terutama dalam menghadapi pengaduan masyarakat yang memerlukan respons bijak dan penuh empati.
Menurutnya, seorang pemimpin harus bersikap melayani, bukan menuntut dilayani, dengan menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan di lingkungan kerja masing-masing.
Harapan besar disampaikan agar seluruh jajaran mampu mengubah suasana pelayanan, dari yang semula kaku dan berjarak menjadi lebih ramah dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
Dengan memberikan layanan terbaik, ia berharap ATR/BPN dapat semakin dicintai, menjadi lembaga yang hadir sebagai pelayan sejati bagi rakyat yang membutuhkan kepastian dan keadilan agraria.
"Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar ATR/BPN ini bisa dicintai oleh masyarakat, jadi pembantu yang baik, jadilah pelayan yang baik karena raja kita adalah masyarakat," kata Pudji.
