Sultra alokasikan Rp4 miliar penanganan bencana dan Tagana

Rabu, 2 Juli 2025 17:50 WIB

Kepala Bappeda Sultra J Robbert saat diwawancarai di Kendari, Sulawesi Tenggara Rabu (2/7/2025). ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra.

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk penanganan bencana dan penguatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Kepala Bappeda Provinsi Sultra J. Robbert saat ditemui di Kendari Rabu, mengatakan bahwa alokasi anggaran terhadap penanganan bencana dan penguatan Tagana itu merupakan salah satu kebijakan langsung dari Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Ir Hugua dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di wilayah Bumi Anoa.

“Jadi, kemarin di dalam pergeseran anggaran, pak gubernur memang merasa penanganan terhadap bencana itu menjadi hal yang prioritas, sehingga khusus untuk Dinas Sosial ada alokasi dana cukup besar sekitar Rp4 miliar,” kata J Robert.

Dia menyebutkan, anggaran yang diberikan itu nantinya akan memfokuskan berbagai kegiatan strategis, mulai dari pemberian insentif bagi personel Tagana, peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana, dan peremajaan peralatan di Dinas Sosial.

"Dukungan ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana," ujarnya.

J Robbert mengungkapkan mulai 2026 mendatang, pihaknya akan menargetkan penguatan khusus untuk di sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Saat ini, pengadaan peralatan belum dapat dilakukan karena peraturan perubahan APBD baru saja disahkan.

Ia menjelaskan, rencana ke depan mencakup perbaikan fasilitas, pelatihan-pelatihan teknis, serta penambahan insentif untuk Tagana.

“Insya Allah tahun depan sudah ada perbaikan peralatan, juga pelatihan-pelatihan serta insentif khusus buat Tagana,” jelas J Robbert.

Dia mengungkapkan pula, selain penguatan sumber daya, Pemprov Sultra juga akan mendorong koordinasi lintas sektor antar-perangkat daerah yang terkait langsung dengan penanggulangan bencana.

Bahkan, pihaknya akan melakukan pertemuan berkala untuk menyatukan langkah antarsektor.

"Akan tetapi, untuk aspek teknis seperti jumlah personel, kesiapan peralatan, hingga infrastruktur harus dikoordinasikan oleh instansi teknis yang berwenang," katanya.

J Robbert berharap BPBD nantinya mampu untuk menggerakkan seluruh sektor secara terpadu, termasuk dalam hal kesiapan infrastruktur.