Jakarta (ANTARA) - Delegasi Pakistan belajar dari Indonesia dalam menyukseskan program pengendalian kependudukan lewat kontrasepsi atau Keluarga Berencana (KB) dengan melibatkan para tokoh agama.
Director General (Population), Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination (NHSR&C) Dr. Soofia Yunus dalam kunjungannya selama lima hari di Jakarta dan Bandung (21-25/4) mengaku terkesan dengan cara Pemerintah Indonesia melibatkan para pemuka agama untuk ikut menyukseskan program KB, karena Indonesia dan Pakistan sama-sama negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam.
"Kami merasa lebih puas dan merasa bahwa pemimpin agama (berpengaruh) serta memiliki kepentingan seperti di negara kami juga. Masyarakat di sini ternyata juga bergantung pada keputusan pemimpin agama," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
Setelah mengunjungi lapangan, Soofia juga menemukan banyak perspektif baru, salah satunya bahwa puskesmas dan posyandu bisa menjadi tempat mengoptimalkan kebijakan pengendalian penduduk karena bisa diterapkan di masyarakat secara langsung.
Ia berharap ke depan Indonesia dan Pakistan dapat terus berkolaborasi meningkatkan keterlibatan pemimpin agama dalam pembangunan keluarga.
"Saya pikir itu adalah area kolaborasi ke depan. Fatwa-fatwa dari pemimpin agama Indonesia dapat diadopsi oleh pemimpin Pakistan dalam meyakinkan masyarakat dalam pembangunan keluarga," katanya.
Sementara itu, Assistant Representative Dana Kependudukan PBB (UNFPA) Indonesia Verania Andria berharap kolaborasi antara Indonesia dan Pakistan dapat terus berjalan demi mewujudkan kesehatan yang setara sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
"Saya merasa terhormat ikut terlibat, dan kami UNFPA mengapresiasi kegiatan ini. Ini kolaborasi apik dan tentunya harus ada tindak lanjut, terutama untuk SDGs dalam bidang kesehatan, edukasi, dan persamaan gender," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka menyampaikan bahwa keberhasilan pengendalian penduduk di Indonesia tidak bisa didapatkan dengan instan dan merupakan hasil dari perjuangan selama bertahun-tahun.
"Keberhasilan pengendalian penduduk itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan instan. Pasalnya, program KB telah dicanangkan Indonesia sejak 1970-an, ketika itu angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) di Indonesia berada di angka 5,6," ujar dia.
Ia juga menegaskan pentingnya tetap mempertahankan TFR atau rata-rata perempuan di Indonesia memiliki anak di angka 2,1. Berdasarkan data tahun 2023, TFR di Indonesia tercatat di angka 2,18.
"Melalui kemitraan South-South and Triangular Cooperation (SSTC), kami tidak hanya kolaborasi berbagi pengetahuan dan praktik baik, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara negara-negara berkembang demi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang," ujarnya.
Selama lima hari di Indonesia, para delegasi dari Pakistan mengeksplorasi bagaimana Indonesia mengintegrasikan layanan Keluarga Berencana ke dalam sistem kesehatan nasional dan skema jaminan kesehatan masyarakat. Para delegasi juga berkesempatan mengunjungi gudang KB di Bandung, mengamati proses kuantifikasi, jaminan kualitas dan penggunaan sistem digital seperti SIRIKA dan SIGA yang meningkatkan efisiensi rantai pasok, meningkatkan akurasi data dan mengurangi beban operasional staf gudang.
Topik penting lainnya yang dibahas selama kunjungan tersebut adalah pembiayaan KB dalam struktur tata kelola terdesentralisasi Indonesia. Kemudian, juga dipaparkan kebijakan, peraturan, dan mekanisme yang relevan serta memungkinkan pembiayaan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, Program KB pascapersalinan Indonesia juga menjadi sorotan utama.
Kemudian, Delegasi Pakistan juga mengeksplorasi pendekatan berbasis masyarakat Indonesia terhadap Keluarga Berencana dan pengembangan keluarga melalui kunjungan ke Kampung Keluarga Berkualitas (KB).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakistan belajar dari Indonesia libatkan tokoh agama untuk program KB
