DPRD Kendari minta Pemkot perkuat program beasiswa demi cegah putus sekolah

Rabu, 29 April 2026 08:37 WIB

Ketua DPRD Kota Kendari LM Inarto (kanan) memberikan rekomendasi terhadap LKPJ wali kota tahun 2025. ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra/La Ode Ari

Kendari (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara meminta pemerintah kota setempat melakukan langkah konkret mencegah peningkatan angka putus sekolah melalui program beasiswa yang lebih tepat sasaran.

Anggota DPRD Kota Kendari Muslimin di Kendari, Selasa, mengatakan rekomendasi tersebut bagian dari upaya serius legislatif memperbaiki mutu dan akses pelayanan pendidikan bagi anak bangsa di daerah itu.

"Penanganan putus sekolah harus lebih agresif. Kami menekankan pentingnya intervensi melalui beasiswa yang tepat sasaran serta dukungan pendataan yang akurat di lapangan," ujar Muslimin yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari.

Dia menjelaskan penyampaian tersebut dirumuskan setelah DPRD melakukan rapat internal bersama tujuh fraksi guna menyikapi LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2025. Dari hasil pembahasan tersebut, terdapat delapan poin rekomendasi strategis, di mana sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama.

Ia menegaskan masih adanya anak usia sekolah yang berhenti mengenyam pendidikan karena kendala biaya merupakan rapor merah bagi pemerintah daerah.

Ia menilai hal tersebut sebagai kegagalan dalam meningkatkan capaian target wajib belajar.

"Pemkot harus mendata secara presisi siapa saja siswa yang layak mendapat bantuan. Jangan sampai program beasiswa hanya menjadi formalitas, sementara di sudut-sudut kota masih ada anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya," katanya.

Selain aspek finansial bagi siswa, ia juga menyoroti pentingnya disiplin dan integritas dalam ekosistem pendidikan.

DPRD meminta pengawasan terhadap proses belajar mengajar diperketat untuk menciptakan standar pendidikan yang berkualitas.

Namun, ia mengingatkan kualitas pendidikan mustahil tercapai tanpa memperhatikan kesejahteraan para guru sebagai ujung tombak di kelas.

"Kami juga meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Tidak adil rasanya menuntut kualitas dan integritas tinggi dari para guru jika hak-hak serta kesejahteraan mereka masih diabaikan," kata dia.

Dia berharap, delapan poin rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti Pemkot Kendari dalam penyusunan kebijakan anggaran pada semester berikutnya, demi memastikan tidak ada lagi anak di Kota Kendari kehilangan hak pendidikan.