Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga mantan Presiden Republik Indonesia dilibatkan menjadi penasihat dan pengawas Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Saat ditanya soal ormas keagamaan akan dilibatkan menjadi pengawas, Hasan menjawab dengan singkat, ketika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
"Mungkin di penasihat ya," kata Hasan saat menghadiri peluncuran Danantara di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Hasan juga menanggapi soal mantan Presiden yang juga kemungkinan menjadi dewan penasihat. "Ide Presiden kan seperti itu. Mungkin untuk di penasihat," kata Hasan.
Meski tidak ingin merinci soal mantan Presiden RI yang akan menjabat sebagai dewan penasihat, Hasan memaparkan soal tujuan pelibatan mantan Presiden dalam Danantara sebagai sovereign wealth funds (SWD) milik Indonesia itu.
Menurut Hasan, Danantara dibentuk sebagai lembaga yang harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Pelibatan ormas hingga mantan Presiden RI ini juga sesuai dengan Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.
"Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang luar biasa itu, agar bisa juga comply dengan Santiago Principle maka dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa, sebagai bagian dari penasihat lembaga ini," kata Hasan.
Adapun sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto meminta mantan Presiden Indonesia hingga pimpinan organisasi agama untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara, yakni BPI Danantara.
"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, pekan lalu.
