Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai kebijakan efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak boleh berdampak pada pengadaan obat dan vaksin.
Edy kepada wartawan di Jakarta, Senin, mengatakan pengadaan obat dan vaksin bernilai penting, terutama dengan adanya Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang memungkinkan masyarakat mengetahui sakitnya dan membutuhkan pengobatan.
“Jangan sampai ada pasien yang akhirnya harus membeli obat dengan biaya sendiri, karena stok di fasilitas kesehatan kosong,” kata dia.
Sejalan dengan hal tersebut, kata dia, Komisi IX DPR RI berupaya menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp9,4 triliun bagi Kemenkes. Ia menyampaikan tambahan anggaran itu diberikan sebagai upaya untuk memastikan beberapa hal terkait dengan layanan kesehatan tetap berjalan.
Anggaran tambahan itu antara lain dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program CKG, memastikan ketersediaan obat dan vaksin, membayar iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3, dan mendukung pendidikan tenaga kesehatan.
"Tambahan anggaran ini sangat penting untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan dengan baik,” ucap Edy.
Diketahui anggaran Kemenkes sebanyakRp105,7 triliun pada 2025. Dengan adanya mandat efisiensi anggaran, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi menyebutkan pihaknya bakal melakukan efisiensi senilai Rp19 triliun.
Menkes Budi juga menyampaikan kini pihaknya tengah menyisir secara cermat anggaran di kementerian tersebut agar tidak mengganggu layanan dan program kesehatan bagi masyarakat, menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran itu.
Sebelumnya Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene telah meminta agar Kemenkes berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengurangi nominal efisiensi anggaran, agar alokasi dana untuk obat dan vaksin tidak terganggu.
"Kami dari Komisi punya sikap untuk bisa paling tidak dari Rp19 triliun, dia kembalikan sekitar Rp10 triliun lah. Rp10 triliun agar program-program yang menyangkut obat, vaksin, kemudian beasiswa tenaga kesehatan ini tidak terganggu. Jadi itu yang kami minta,” kata Felly di Jakarta pada Kamis (6/2).
Menurut Felly, pemangkasan anggaran yang besar terhadap Kemenkes terlalu berisiko karena berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Padahal, anggaran saat ini pun masih harus terbagi-bagi dalam banyak sektor di kesehatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR ingatkan efisiensi tak boleh berdampak pada pengadaan obat-vaksin
