Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa kekuatan global perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kita pun menghormati kekuatan global, tetapi juga tentunya kekuatan global perlu menghormati kemerdekaan dan kedaulatan NKRI," kata Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Sebab, kata dia, Indonesia dituntut untuk berperan meredam ketegangan-ketegangan yang ada dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
"Bagaimana ketegangan-ketegangan global yang berlaku pasang surut, hubungan global Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana ini semua menempatkan kita Indonesia sebagai faktor yang dituntut berperan untuk melakukan peredaan ketegangan," tuturnya.
Hal tersebut, kata dia, lantaran Indonesia berada pada posisi non-blok yang mengutamakan perdamaian dan selalu mengisyaratkan agar persengketaan antarbangsa dihentikan.
Namun, dia menegaskan agar cinta terhadap tanah air tetap harus dikedepankan pada tataran yang lebih tinggi.
"Kita memang bangsa yang cinta perdamaian, tetapi kita pun bangsa yang harus lebih cinta kepada kemerdekaan, ini adalah pesan-pesan pendahulu kita, founding fathers kita dalam mendirikan negara kita," katanya.
Dia menambahkan bahwa pihaknya juga mencermati dan mengantisipasi gangguan-gangguan terhadap eksistensi kedaulatan NKRI dengan mengantisipasi pula hal-hal yang sekiranya terjadi di dalam negeri. Termasuk, lanjut dia, berkaitan dengan gangguan insurgency (pemberontakan), khususnya di Papua.
"Dan kita juga mengantisipasi adanya kemungkinan hal-hal yang bisa jadi faktor yang mengganggu strategi nasional dalam rangka pembangunan ekonomi nasional," kata dia.
Pada kesempatan tersebut turut hadir Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi.
Diketahui, rapat tersebut beragendakan pembahasan rencana program 100 hari kerja Menhan RI, dan kesiapan Pilkada Serentak 2024.
