Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pemerintah daerah fokus mengintervensi beras jenis Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar-pasar tradisional untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras masyarakat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Rabu, mengatakan dari pemetaan yang dilakukan, beberapa daerah mengalami harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Optimalisasi penyaluran beras SPHP harus diutamakan di pasar-pasar. Masyarakat dominan belanja di sana, jadi paling mudah intervensi dilakukan di pasar-pasar," kata Astawa.
Dalam upaya stabilisasi tersebut, Bapanas menggelar Rapat Koordinasi SPHP Beras bersama seluruh kepala dinas provinsi, kabupaten/kota, dan Perum Bulog secara daring.
Menurut Astawa, sejumlah daerah yang berada dalam kategori merah atau di atas HET, termasuk wilayah Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian wilayah di Sumatera.
Dia mengungkapkan ada 101 daerah yang harga berasnya masih di atas HET, dengan wilayah Papua mendominasi.
Oleh sebab itu, Bapanas menekankan pentingnya intervensi oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota melalui kolaborasi dengan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar utama.
Selain intervensi di pasar, Bapanas juga mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah pengendalian harga beras yang terjangkau bagi masyarakat.
Melalui GPM, harga beras diharapkan dapat dijaga pada tingkat wajar, sehingga masyarakat di berbagai wilayah tetap memperoleh pangan dengan harga terjangkau dan stabil.
Program GPM juga diharapkan mampu menekan laju inflasi yang kerap meningkat akibat kenaikan harga pangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
Dalam persiapan menghadapi periode akhir tahun, Bapanas juga mendorong pemerintah daerah memperbanyak pengembangan kios pangan di berbagai wilayah untuk menjangkau konsumen.
Astawa mengatakan melalui intervensi dan pembukaan kios-kios pangan di pasar, diharapkan distribusi beras dapat menjangkau masyarakat dengan harga yang sesuai HET.
Lebih lanjut, Bapanas menekankan monitoring harga beras harus terus dilakukan secara rutin di lapangan, bukan hanya sekali atau dua kali saja, demi menjaga kestabilan.
Monitoring dinilai penting untuk melihat perkembangan distribusi dan ketersediaan beras serta mencegah kenaikan harga beras yang memberatkan masyarakat di berbagai wilayah.
Selain intervensi beras di pasar, Bapanas juga bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga distribusi beras di seluruh Indonesia agar tetap terjaga hingga tingkat pedesaan.
Dengan demikian, Bapanas berharap intervensi beras SPHP dan kerja sama dengan pemerintah daerah mampu menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga pangan bagi seluruh masyarakat.
Beras program SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan ke masyarakat lewat skema subsidi dengan harga penjualan sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.
Penyaluran beras SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah maupun kemasan 5 kg dengan harga untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi Rp10.900 per kg.
Kemudian untuk Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan Rp11.500 per kg; dan Zona 3 meliputi Maluku dan Papua Rp11.800 per kg.
