Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan, pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur untuk menopang infrastruktur yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara.
Dia menjelaskan, lahan tersebut berada di luar wilayah IKN karena wilayah IKN menjadi kewenangan dari Badan Otorita IKN.
"Kalau di sekitar IKN yang menopang di luar wilayah IKN itu kewenangan kita. Itu kita bebaskan, kita berkenaan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misalnya ada kebutuhan pembangunan bandara, kebutuhan pembangunan apa dan sebagainya. Tapi di Penajam Paser Utara, kami sudah siapkan outstanding sekitar 3.100 hektare," katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta.
Nusron menjelaskan bahwa lahan seluas 3.100 hektare tersebut disiapkan untuk menopang kebutuhan IKN mendatang, seperti bandara, gudang, pelabuhan, hingga perumahan pekerja.
Lahan tersebut pun dikelola oleh Bank Tanah agar dapat digunakan untuk menunjang fasilitas dan infrastruktur yang sudah ada di IKN.
"Saya serahkan kepada Bank Tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang. Apakah bandara, gudang, pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja kalau dibutuhkan di situ," kata dia.
Adapun Nusron menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan sejumlah permasalahan umum tentang pertanahan.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah segera menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk membahas upaya-upaya memberantas mafia tanah.
"Sudah saya sampaikan, tadi saya sudah ketemu silaturahmi sama Pak Jaksa Agung, kita ada kerja sama dengan Jaksa Agung, dengan aparat keamanan, dan sebentar lagi juga akan ada rakor tentang pemberantasan mafia tanah di bulan November," kata Nusron.
Berita Terkait
Spatial planning minister prioritizes HR, service quality improvement
Kamis, 28 November 2024 15:00
Menteri ATR fokus pada peningkatan kualitas SDM dan pembenahan layanan
Kamis, 28 November 2024 14:58
ATR: Pengamanan tanah rakyat dan aset negara jadi prioritas di 2025
Minggu, 17 November 2024 6:52
Menteri ATR: Kasus mafia tanah Dago Elos ditindaklanjuti dengan TPPU
Jumat, 15 November 2024 13:29
ATR: Lahan pemukiman korban bencana Lewotobi sudah disetujui suku adat
Kamis, 14 November 2024 15:00
Menteri ATR: Satu rencana tata ruang berperan antisipasi rawan bencana
Kamis, 14 November 2024 14:58
ATR siapkan 50 hektare tanah untuk relokasi korban bencana Lewotobi
Kamis, 14 November 2024 14:58
Menteri ATR siap mendukung pengadaan lahan untuk kebutuhan TNI
Senin, 11 November 2024 22:41