Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya akan menggagas pemiskinan terhadap mafia tanah di Tanah Air.
Dia pun menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi para mafia tanah terus melancarkan aksinya. "Kami akan menggagas adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," kata Nusron dalam Rapat Kerja perdana bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, para mafia tanah tidak cukup hanya dikenakan hukuman dengan delik pidana umum hingga tindak pidana korupsi.
"Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni. Kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya tipikor, tindak pidana korupsi," ujarnya.
Untuk itu, dia menyebut pihaknya akan mengupayakan agar para mafia tanah nantinya bisa dikenakan dengan delik pencucian uang.
"Tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera," tuturnya.
Terkait hal itu, dia mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) khusus dengan Kejaksaan Agung, Polri, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Ini yang perlu kami dorong dalam rakor itu, kami sedang simulasi. Supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia," katanya.
Baca juga: ATR/BPN mulai lakukan pendataan lahan program tiga juta rumah
Hal tersebut, kata dia, demi memberikan kepastian hukum bagi rakyat di Tanah Air sebab para mafia tanah mempermainkan dan menyerobot hak orang-orang kecil yang memang berhak.
"Supaya kami semua, baik dari pemerintah maupun yang ada di DPR, tidak kategori orang yang zalim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak," ucap dia.
Rapat Kerja perdana Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri ATR/BPN beserta jajaran itu beragendakan perkenalan antara pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dengan jajaran Kementerian ATR/BPN, hingga pembahasan rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih (KMP).
Berita Terkait
Menteri ATR/BPN sebut 13,8 juta bidang tanah berpotensi sengketa lahan
Jumat, 1 November 2024 17:07
Komisi II apresiasi Menteri ATR/BPN bereskan lahan sawit tidak ada HGU
Jumat, 1 November 2024 17:02
Nusron Wahid jelaskan 2.086 lahan di IKN tak bermasalah tapi habis HGU
Kamis, 31 Oktober 2024 17:22
Menteri ATR/BPN identifikasi tiga elemen terlibat praktik mafia tanah
Rabu, 30 Oktober 2024 15:11
Komisi II DPR RI terapkan aturan baru kehadiran instansi vertikal saat rapat
Rabu, 30 Oktober 2024 14:15
Nusron: Tiga tugas dari Prabowo atasi pertanahan di 100 hari kerja
Selasa, 22 Oktober 2024 17:14
Nusron Wahid menteri ATR yang siap beratas 'mafia' tana
Senin, 21 Oktober 2024 14:31
Prabowo tunjuk Nusron Wahid jadi Menteri ATR dan Ossy Dermawan jadi wamen
Senin, 21 Oktober 2024 8:23