Agustin dorong Presiden terpilih miliki tim akselerasi IKN

Palangka Raya (ANTARA) -

Selain tim akselerasi, mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu melihat, perlu dilakukan evaluasi terhadap arah pembangunan IKN yang telah ada sekarang ini. Di mana evaluasi itu bukan untuk meninggalkannya, melainkan sebagai akselerasi secara terukur.

"Termasuk jangan sampai IKN Nusantara itu untuk kepentingan konglomerasi," tegas Anggota DPD RI yang kembali terpilih pada periode 2024-2029.

Dia pun bercerita bahwa pada tahun 2019, sekitar 4 tahun sebelum Undang-Undang IKN disepakati pemerintah, DPR RI, dan DPD RI, dirinya telah menyampaikan catatan kepada media tentang pentingnya pembangunan IKN dengan konsep Badan Otorita, yang tentunya sebagai penanggungjawab pembangunannya langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

"Konsep ini diharapkan mempercepat proses pembangunan serta mempermudah koordinasi lintas kementerian dan lembaga pemerintahan," beber Teras Narang.

Dalam catatan itu, dirinya selaku Gubernur Kalteng pada periode 2005-2015 kala itu, telah mempersiapkan Palangka Raya sebagai IKN, sesuai visi Bung Karno.

Koordinasi lintas provinsi digelar, sumber energi pendukung seperti PLTU disiapkan, desain infrastruktur transportasi Kereta Api Trans Kalimantan pun sudah disiapkan yang visinya bisa terkoneksi dengan negeri jiran Serawak dan Brunei Darussalam, hingga penyiapan sumber daya manusia.

Meski kemudian beberapa ide dan agenda pembuka IKN itu terabaikan, dan IKN bahkan lokasinya diputuskan di sisi timur, Teras Narang mengaku tak putus harapan.

"Ide-ide dan beberapa program pemula yang saya sempat siapkan, saya harap dan yakin akan berlanjut pada akhirnya. Konsep itu sejak awal tidak bicara tentang kepentingan Kalteng semata, tapi juga Kalimantan, dan Indonesia pada akhirnya," tuturnya.

"Itulah alasan saya mendorong agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan kabinetnya mendatang, dapat memiliki tim akselerasi pembangunan IKN dan wilayah Kalimantan pada umumnya," beber anggota Komite II DPD RI ini.

Dirinya juga berharap beberapa program unggulan di tiap provinsi di wilayah IKN, khususnya transportasi kereta api Trans Kalimantan yang sempat disokong dirinya pada saat memimpin Kalteng bahkan telah disiapkan Bappenas, termasuk jalan darat trans Kalimantan, harus pula bisa mendapat perhatian serius sekaligus menjadi prioritas.

"Sekali lagi, semua pandangan ini demi terwujudnya keadilan sosial dan pemerataan pembangunan bagi wilayah Kalimantan, dan tentunya kawasan Timur Indonesia yang selama ini masih tertinggal," demikian Teras Narang.