Kendari (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, merampungkan target pelaksanaan program sertifikasi tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebanyak 6.400 bidang dalam bentuk sertipikat pada Agustus 2024.
"PTSL kami sebanyak 6.400 bidang sudah terentry semua di dashbor. Target sebelum 1 September sertipikat PTSLini sudah cetak semua," kata Kepala BPN Baubau Asmanto Mesman, di Kendari, Minggu.
Saat ini, kata dia, sertipikat yang sudah siap diserahkan kurang lebih 5.000 bidang, termasuk yang sudah penyelesaian pada bulan Juni lalu sudah diserahkan kepada warga pemilik tanah.
Ia juga mengatakan target PTSL Kota Baubau seharusnya sebanyak 7.000 bidang, tetapi karena optimalisasi sehingga sebanyak 600 bidang dialihkan ke Kabupaten Wakatobi.
Mengenai penyerahan sertipikat PTSL itu, kata Asmanto, pihaknya menunggu arahan dari Kementerian ATR/BPN, apakah Presiden Joko Widodo pada momentum penyerahan sertipikat atau oleh Menteri ATR/BPN.
"Kami menunggu instruksi dari pimpinan. Kita ada upacara Hari Agraria pada 24 September 2024, kemungkinan ada acara momentum untuk penyerahan sertipikat," katanya.
Ia juga menuturkan bahwa sekarang ini bidang tanah yang didaftar sejak 1 Juni 2024 sudah dicetak sertipikat elektronik, sedangkan yang didaftar pada Januari sampai 31 Mei 2024 masih sertipikat analog atau yang biasa berwarna hijau.
"Saat ini sudah banyak yang terbit sertipikat elektronik. Sertipikat elektronik ini lebih safety (aman) menurut Kementerian ATR/BPN karena sudah terdigitalisasi, mudah tersimpan dan masyarakat mudah memperoleh informasinya melalui Aplikasi Sentuh Tanahku," ujarnya.
Dia mengatakan tahun ini objek PTSL yang didaftar dan diterbitkan yakni sertipikat tanah masyarakat dan tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau yang terdiri dari jalan, bangunan dan irigasi.
"Kalau pemerintah, penggunaannya terbagi tiga, yakni ada jalan, irigasi dan bangunan. Sertipikat Pemkot sudah sementara pencetakan semua. Kami mencari momen untuk penyerahannya, mungkin selesai PTSL kita pilah mana punya pemkot dan mana punya masyarakat," katanya.
