Polres Kolaka siagakan 75 personel pengamanan tahapan kampanye

Kendari (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiagakan sebanyak 75 personel untuk melakukan pengamanan tahapan kampanye pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Kolaka AKP Gusti Komang Sulastra saat dihubungi Kamis, mengatakan bahwa persiapan pengamanan tahapan kampanye tersebut telah mendapat petunjuk dan arahan (Jukrah) dari Kepolisian Daerah (Polda) Sultra hingga dari Markas Besar (Mabes) Polri.

"Ada 75 personel Polres Kolaka yang kita siagakan jika sewaktu-waktu ada kegiatan kampanye yang diadakan di wilayah hukum Polres Kolaka," kata Gusti.

Dia mengatakan saat masa kampanye nanti, akan menjadi prioritas pengamanan guna menciptakan kondisi yang damai dan aman di wilayah hukum Polres Kolaka.

"Kalau nanti kampanye mengumpulkan orang tentunya kami akan melakukan pengamanan di lokasi kampanye, terkait dengan kedatangan mereka , kemudian lokasinya, serta sarana parkir ," sebut Gusti.

Baca juga: Kesbangpol Konsel beri pendidikan politik ASN cegah pelanggaran pemilu

Dia juga menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya kericuhan pada saat tahapan kampanye, pihaknya telah menyiagakan tim pre-emtif dari jajaran Intelijen Polres Kolaka yang akan terus mendeteksi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan kampanye, maupun kegiatan-kegiatan politik lainnya.

Gusti juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menjadikan ajang pesta demokrasi ini sebagai perpecahan tetapi menjadikan Pemilu tersebut sebagai ajang untuk bersatu kembali pasca pemilihan.

"Berkaitan dengan pilihan maupun dukungan yang diberikan kepada pasangan calon, cukup hanya dalam proses demokrasi ini setelah itu tentunya diharapkan kembali beraktivitas sesuai dengan keseharian," ucapnya.

Dia juga meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka untuk menggunakan hak suaranya secara bijaksana pada saat pemungutan suara nanti.

Baca juga: Bawaslu Sultra ingatkan 16 larangan untuk ASN terkait netralitas Pemilu 2024