DP3A Kendari meminta orang tua awasi anak saat pembelajaran daring

Kendari (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, meminta agar orang tua turut mengawasi anaknya terutama saat pembelajaran daring di rumah agar tidak menjadi korban kejahatan dunia maya.

Kepala Bidang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kekerasan pada DP3A Kendari Fitriani Sinapoy di Kendari, Minggu, mengatakan peran orang tua dinilai sangat penting dalam pengawasan anak, apalagi saat ini internet begitu mudah diakses oleh anak.

"Pola asuh orang tua yang baik itu harus dilakukan dari dalam rumah, pengawasan terhadap anak-anaknya harus lebih intens lagi. Mereka harus bisa mengawasi bagaimana proses pembelajaran anak pada saat mereka daring," kata dia.

Dia mengakui, kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dihindari, namun bagaimana membimbing anak agar bisa bijak dalam menggunakan teknologi itu.

"Ini penting agar saat mereka melakukan pembelajaran secara daring, mereka terhindar dari kejahatan dunia maya atau sering disebut cyber crime karena kejahatan cyber crime ini sangat halus," ujar dia.

Dikatakan, pesatnya perkembangan teknologi di era digital memberikan berbagai dampak bagi masyarakat baik secara positif maupun negatif khususnya kepada anak.

Dampak positifnya anak dapat dengan mudah mengakses internet untuk mengetahui berbagai informasi. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan dari bahaya internet yaitu kecanduan permainan yang rentan menjadi korban kejahatan dunia.

"Seperti cyber bullying dan seksual image serta konten pornografi dan informasi yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak," ujar dia.

Dia menegaskan, bimbingan dan pengawasan orang tua penting dalam melindungi anak-anaknya agar tidak menjadi korban kejahatan dunia maya seperti melihat gambar-gambar pornografi atau konten-konten yang tidak sewajarnya dilihat oleh pelajar.

"Kepada para pelajar siswa SMP sebagai generasi milenial harus cerdas dalam menggunakan media sosial karena hampir setiap hari ada kasus pelanggaran undang-undang atau uu informasi dan transaksi elektronik yang menimpa warga Indonesia," demikian Fitriani.