Pembangunan RSUD Buton Selatan ditarget selesai Juli 2021

id Rsud busel

Pembangunan RSUD Buton Selatan ditarget selesai Juli 2021

Direktur RSUD Buton Selatan, dr Frederik Tangke Allo Sp.B. ANTARA/Yusran

Buton Selatan (ANTARA) - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, dr Frederik Tangke Allo Sp.B, mengatakan, pembangunan RSUD yang bersumber dari dana alokasi khusus dan pinjaman daerah diperkirakan rampung pada Juli 2021.

"Secara umum pembangunan RSUD itu sudah mendekati 90 persen. Jadi progresnya itu kita perkirakan bulan Juli lah rampung. Saya sudah laporkan juga akhir tahun ini sudah diresmikan," kata dr Frederik, di Batauga ibu kota Buton Selatan, Selasa.

Rencana peresmian di akhir tahun ini, menurut dia, karena proses penyelesaiannya atau finishing baik yang kecil-kecil seperti jalanan atau lainnya di sekitarnya harus dituntaskan semua terlebih dulu sehingga penggunaannya segera langsung difungsikan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita sudah bisa pindah ke sana, paling lambat awal tahun depan sudah bisa difungsikan," ujarnya.

Ia mengatakan, rumah sakit yang dibangun dari dua sumber anggaran yakni dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp15 miliar dan pinjaman daerah sekitar Rp71 miliar yang terdiri Rp46 miliar untuk fisik dan Rp24 miliar untuk alat kesehatan itu berjalan sesuai kontrak.

"Kalau dana alokasi khusus itu kan dikerjakan tahap awal dan sudah selesai Desember tahun yang lalu dan sudah diaudit juga semua clear. Kemudian dilanjutkan pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman daerah. Nah pinjaman daerah ini juga berjalan sesuai kontrak yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini Buton Selatan yang sudah capai UHC (universal health coverage) yang berarti seluruh masyarakatnya mendapatkan penjaminan kesehatan dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) harus terlayani untuk berobat.

Pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat ber-KTP atau memiliki KK Buton Selatan dikarenakan pemerintah daerah setiap tahun mengeluarkan anggaran sekitar Rp21 miliar untuk membayar BPJS.

"Kalau misalnya dia (masyarakat, red) berobat hari ini dan tidak punya kartu BPJS, maka kami akan melaporkan ke BPJS atau dinas kesehatan untuk diproses, yang kemudian akan dilayani sebagai peserta BPJS. Kalau PNS, TNI, dan Polri kan otomatis," ujarnya.

Saat ini, menurut dia, tidak sedikit masyarakat daerah setempat berobat di luar daerah itu karena kurang memadainya fasilitas. Olehnya itu, pemerintah membangun rumah sakit yang lebih memadai sebagai wujud pelayanan kesehatan yang maksimal sebagaimana program Bupati Buton Selatan, La Ode Arusani.

"Terus terang saja sekitar 50-70 persen masyarakat berobat ke Baubau di RS Siloam. Sekarang pemerintah menangkap itu sehingga dibangunlah rumah sakit itu," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa rumah sakit pemerintah tidak diarahkan untuk menghasilkan keuntungan tetapi memberikan pelayanan yang maksimal.
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar