Ketua DPD meminta Pemda Sultra atasi konflik sosial warga dan TKA

id Ketua DPD, TKA di Sultra, konflik sosial di Sultra

Ketua DPD meminta Pemda Sultra atasi konflik sosial warga dan TKA

Ketua DPD RI La Nyallaa Mahmud Mattalitti saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (20/11/2020) malam. (ANTARA/HO)

Kendari (ANTARA) - Ketua DPD RI La Nyallaa Mahmud Mattalitti meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara agar mampu mengatasi masalah konflik sosial yang sering terjadi antara masyarakat lokal dan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang datang bekerja di perusahaan pertambangan di daerah itu.

"Kalau mendengar nama Sulawesi Tenggara saya ingat masalah-masalah konflik sosial masyarakat dengan tenaga kerja asing (TKA), khususnya TKA asal Tiongkok yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara, juga aksi-aksi mahasiswa dan warga terkait pertambangan di Sultra," kata La Nyalla Mattaliti di Kendari, Jumat.

Menurut dia, hal itu tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi konflik laten dan membuat daerah tidak akan produktif.

Dia mengatakan banyak studi permasalahan terkait perlawanan masyarakat terhadap korporasi atau perusahaan dan negara lebih banyak dikarenakan adanya ketimpangan hubungan yang menyebabkan terbatasnya akses informasi yang diperoleh oleh masyarakat.

"Ini artinya proses dan kualitas komunikasi pemerintah yang kurang maksimal kepada masyarakat. Tentu selain itu adalah persoalan ketimpangan sosial kemiskinan," ujar La Nyalla Mattaliti.



Oleh karena itu, ia meminta agar kepala daerah harus lebih intensif menjalin komunikasi publik kepada masyarakat, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan konflik sosial.

Selain itu, lanjutnya, kepala daerah juga harus mampu meyakinkan dan menjamin bahwa kehadiran perusahaan asing dan tenaga kerja asing di daerahnya akan melakukan alih teknologi dan transfer pengetahuan.

"Dan itu harus dibuktikan bukan hanya menjadi sekedar wacana," tegas La Nyalla Mattaliti.

Dia mengatakan dalam beberapa studi terbaru kepemimpinan daerah di masa depan diukur dengan indikator partisipatoris publik. Artinya masalah tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah daerah tetapi warga ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah.

Tetapi, lanjutnya, hal itu tidak cukup untuk menjawab persoalan mendasar yakni ketimpangan sosial dan kemiskinan, sehingga ia juga meminta agar pemerintah daerah menginisiasi program-program yang dapat menjadi pengungkit ekonomi di suatu daerah

Menurut dia, pemerintah daerah harus mampu membuat proyek-proyek kolosal yang berorientasi sebagai pengungkit ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.



Dikatakannya, DPD RI sebagai wakil daerah memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan hal itu.

"Di DPD Kami selalu tekankan bahwa seluruh anggota DPD itu membawa aspirasi dari daerahnya masing-masing di bawah ke pusat untuk kita bahas bersama untuk penyelesaian di daerah itu," katanya.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dalam sambutannya mengatakan kedatangan Ketua DPD RI bersama rombongan di Sulawesi Tenggara bernilai penting dan menjadi momentum pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan terkait isu-isu aktual dan program strategis pembangunan masyarakat dan wilayah.

"Kami memiliki keyakinan dan harapan besar kehadiran ketua DPD bersama anggota DPD akan membawa tambahan energi positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat karena dengan melihat secara langsung kondisi riil wilayah dan masyarakat, maka dapat menyerap berbagai informasi mengenai permasalahan aktual dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini," kata Ali Mazi.

Sebelumnya pada bulan Juni 2020 lalu, sejumlah elemen masa unjuk rasa dari berbagai lembaga melakukan aksi unjuk rasa di perbatasan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), persimpangan emat Bandara Haluoleo, Provinsi Sulawesi Tenggara, menolak kedatangan 500 orang TKA asal Tiongkok yang akan bekerja membangun smelter di PT VDNI dan OSS Morosi, di Kabupaten Konawe.

Saat itu, ratusan massa aksi pengunjukrasa berupaya untuk masuk ke dalam Bandara Haluoleo, namun ditahan oleh brigade pihak kepolisian, sehingga massa aksi tetap berada di simpang empat Desa Ambaipua. Kedatangan 500 TKA saat itu dibagi menjadi tiga gelombang. Setiap jadwal kedatangan para TKA, massa yang menolak kedatangan meraka melakukan aksi ujuk rasa.

Unjuk rasa dilakukan sejak siang dan berlanjut hingga malam hari. Meskipun sejumlah massa melakukan penolakan, bahkan chaos antara massa pengunjuk rasa dan pihak pengamanan, numun 500 TKA tersebut berhasil masuk ke Sulawesi Tenggara dan bekerja di perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Konawe dengan kawalan ketat dari pihak keamanan melalui jalur belakang Bandara Haluoleo.
 
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar